Seru, Acara Sosialisasi Kompetensi Bidan Bersama Hj. Ermalena

Wakil Ketua Komisi IX, Hj. Ermalena MHS bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lotim, berpose bersama ratusan bidan yang menjadi peserta Sosialisasi Kompetensi Bidan Dalam Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Tahun 2019 yang digelar di Selong, Lombok Timur, Minggu (7/4). (Suara NTB/aan)

Selong (Suara NTB) – Kegiatan Sosialisasi Kompetensi Bidan Dalam Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Tahun 2019 yang digelar di Selong, Lombok Timur, Minggu, 7 April 2019 berlangsung penuh kemeriahan. Selain agenda edukasi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan doorprize untuk ratusan bidan yang menjadi pesertanya.

Kehadiran Wakil Ketua Komisi IX yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Kebidanan, Dra. Hj. Ermalena MHS, membuat suasana kegiatan menjadi semakin semarak.

Dalam kesempatan tersebut, Ermalena memberikan materi edukasi terkait Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan yang baru saja disahkan. Undang-undang ini menurutnya sangat penting untuk diketahui oleh para bidan karena menyangkut kompetensi dalam kiprah dan karir mereka sendiri.

“Bidan adalah garda terdepan dari pembangunan kesehatan. Coba yang namanya di Puskesmas. Dari A sampai Z, bidan. Pelayanan, bidan. Nggak ada dokter, bidan. Bikin laporan, bidan. Malamnya, diundang ada persalinan,” ujarnya di hadapan tak kurang dari 200 bidan di Lotim.

Menurutnya, beratnya tugas yang diemban para bidan menjadi salah satu motivasi yang mendorong pihaknya di Komisi IX DPR RI mendorong agar Undang-undang kebidanan harus dilahirkan. “Di sini ada kompetensi, ada perintahnya, dan ada penjelasan tentang hak bidan, tanggung jawab bidan dan apa tanggung jawab negara terhadap bidan,” tegas Ermalena.

Ia pun menegaskan bahwa perjuangan dirinya dan rekan-rekannya mengesahkan RUU Kebidanan tidaklah mudah. Ada rangkaian pembahasan dan proses berliku yang menguras waktu dan energi. Namun, Ermalena menjalaninya dengan niatan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada nasib para bidan di Indonesia. Kini, Ermalena bersyukur RUU tersebut telah terwujud sebagai UU.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa awal 2019 ini telah disahkan UU nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. “Jadi undang-undang yang sudah 15 tahun diperjuangkan alhamdulillah berhasil dan beliau, Hj. Ermalena salah satu yang berperan menggolkan ini,” tegas Makripuddin.

Makripuddin meyakini, permasalahan-permasalahan kesehatan dan kependudukan di NTB dan di Lotim, bisa segera dapat diatasi bersama dengan peningkatan kualitas bidan. “Jadi yang melayani KB terbanyak di Indonesia, NTB maupun Lotim adalah ibu bidan. Jadi sekitar 74 persen pelayanan KB dilakukan oleh ibu bidan. Makanya saya sangat apresiasi dan luar biasa kepada ibu bidan,” tegas Makripuddin.

Ia menambahkan, salah satu hal yang mendorong peningkatan IPM NTB adalah meningkatnya jumlah pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). “Tahun 2017 kita naik rangking (IPM). Kenapa? Karena MKJP kita di NTB sudah semakin meningkat. Kalau dulu MKJP kita hanya 17 persen. Sekarang MKJP kita sudah 32 persen,” tegas Makripuddin.

Ia meyakini, peningkatan penggunaan MKJP ini salah satunya dikarenakan, para bidan melakukan konseling yang baik kepada akseptor-akseptornya. “Bahkan ada kabupaten yang sudah 52 persen. Lombok Timur, 27 persen. Luar biasa. Hanya, ada beberapa koreksi, penelitian, ibu-ibu bidan kurang melakukan konseling dengan baik. Bukan tidak bisa melakukan komunikasi, tetapi ibu-ibu bidan terlalu dominan dalam konseling,” ujar Makripuddin.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia Lotim yang hadir dalam kesempatan itu juga mengutarakan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Alhamdulillah pagi hari ini disamping mendapatkan materi, teman-teman juga bisa refreshing bertemu dengan teman-teman semua di sini. Dan kita harap kegiatan yang seperti ini juga bisa kita tetap dibantu, kemudian Bapak Asisten dari BKKBN juga,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan bidan di lapangan. “Yang hadir perwakilan dari semua Puskesmas. Ada 33 Puskesmas di Kabupaten Lotim. Jadi ini rata kami bagi perwakilannya. Mulai dari yang senior ada, yang adik yang baru juga ada. Jumlah anggota Bidan kami di Lotim sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 1200 orang,” ujarnya.

Asisten I Setda Lotim, Lalu Damy Ahyani menegaskan, dengan UU 4/2019, kini para bidan semakin mendapatkan payung hukum yang kuat dalam melaksanakan profesinya. Ia menegaskan, bidan memiliki peranan penting, salah satunya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir. Dengan perbaikan kualitas bidan, diharapkan tingkat kematian ibu melahirkan dan bayinya bisa ditekan.

“Karena Lotim ini 1,3 juta penduduknya, ini bisa berdampak positif maupun negatif. Keberhasilan Lotim, akan menjadi prestasi yang luar biasa dan kegagalan juga akan menjadi luar biasa. Sehingga bisa mempercepat penyelesaian persoalan di NTB, berawal dari Lotim,” pungkasnya.

Selain sambutan dan edukasi mengenai persoalan-persoalan seputar UU kebidanan, kegiatan juga disemarakkan dengan pemberian doorprize. Hadiah-hadiah mulai dari setrika, rice cooker, kipas angin, kompor gas, kulkas, mesin cuci hingga sepeda, dibagikan oleh Hj. Ermalena dkk. Para bidan pun mengikuti secara antusias seluruh tahapan dari awal hingga akhir kegiatan. (*)