Minta Uang Dikembalikan, Petani di Lobar Tolak Beli Pupuk Non Subsidi

Pupuk non subsidi masih menumpuk di gudang poktan karena enggan dibeli petani

Giri Menang (Suara NTB) – Pupuk non subsidi masih menumpuk di gudang kelompok tani Melet Tao Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Para petani enggan membeli pupuk non subsidi tersebut karena sangat memberatkan mereka akibat harganya yang tinggi mencapai dua sampai tiga kali lipat dibandingkan pupuk subsidi.

Petani menilai pembelian pupuk non subsidi ini merugikan petani lantaran mereka membeli pupuk dengan harga mahal, namun tak bermanfaat bagi petani sendiri karena tidak memberi dampak terhadap peningkatan hasi panen petani. Karena itulah petani mendesak pemerintah melalui dinas terkait menarik lagi pupuk tersebut dan mengembalikan uang poktan.

Ditemui Minggu,  7 April 2019, Ketua Poktan M. Sukiman mengatakan yang menjadi masalah di petani saat ini adalah aturan yang dibuat terkait pembelian pupuk subsidi. Pemberlakuan aturan ini kata dia, tak menyeluruh sebab ada kelompok yang diharuskan menggandeng pembelian pupuk (subsidi dan non subsidi) dan ada yang tidak.

Kelompoknya sendiri sejak tahun lalu sampai sekarang diharuskan membeli pupuk subsidi dan non subsidi. Lantas ia mempertanyakan apa bedanya kelompoknya dengan kelompok lain. “Masalah gandengan (pupuk non subsidi) ini tak banyak bermanfaat bagi petani. Kalau mau meningkatkan hasil, tidak masalah digandeng. Tapi ini tidak ada peningkatan hasil panen meskipun petani beli pupuk non subsidi. Petani dirugikan karena yang pupuk dibeli mahal, tapi hasilnya tak sesuai dengan apa yang kami beli,”keluh dia.

Menurutnya kalau memang mau digandeng dengan pupuk yang lebih bagus, supaya ada peningkatan hasil panen petani. Sehingga petani kata dia tidak kecewa membeli pupuk non subsidi tersebut. Karena itu, ia meminta kebijakan dari pemerintah agar jangan digandeng pembelian pupuk ini.

Kalau pun digandeng apa alasannya, kalau meningkatkan hasil tidak masalah. Namun faktanya tidak ada peningkatan hasil panen.”Jadi petani rugi membeli,”jelas dia.

Kebijakan pembelian pupuk ini kata dia diketahui setelah rapat bersama dinas pertanian dan puskud. Berdasarkan informasi dari mereka bahwa kebijakan ini atas perintah dari atas. Petani kata dia harus membeli system paket tersebut, sehingga ia menilai seolah-olah ada titipan dari pembelian pupuk system paketan ini.

Ia sendiri terpaksa membeli pupuk tersebut, karena kebutuhan mendesak. Ia membeli 8 ton 7 kwintal dengan harga Rp 12-13 juta. Ia membeli pupuk subsidi jenis urea Rp 1800 per kilogram, sehingga dalam satu kwintal Rp 180 ribu. Total pupuk subsidi yang dibeli 8 ton dengan harga Rp 9 juta lebih. Sedangkan harga pupuk non subsidi jenis yang sama dibeli Rp 600 ribu per kwintal. Ia membeli pupuk non subsidi 5 kwintal dengan harga Rp 3 juta lebih.

Ditambah lagi pupuk non subsidi lain jenis pupuk cair Estragen Rp 30 ribu per botol. Ia membeli 5 botol sehingga total yang dibeli seharga Rp 150 ribu. “Tapi kalau tidak kita mau beli pupuk non subsidi ini kita ndak dikasih beli pupuk subsidi, jadi kan kita seolah dipaksa beli ini,sementara tidak ada penamabahan hasil panen,”tegas dia.

Apakah petani butuh pupuk cair? Menurut dia petani belum tahu khasaitnya sehingga seolah-olah petani diminta membeli produk yang kurang dibutuhkan. Sementara sejauh ini tidak ada sosialisasi dari dinas terkait khasiat dan penggunaan dari pupuk jenis cair tersebut.

Disatu sisi petani diharuskan membeli pupuk tersebut. Mau tidak mau petani harus membeli pupuk ini karena keperluan mendesak harus melakukan pemupukan. Saat ini kata dia, ada 5 kwintal pupuk non subsidi yang masih menumpuk di gudang. Pupuk ini belum diambil petani karena belum punya uang untuk menebus.

Hal senadan dikeluhkan L Fajar ketua kelompok tani di Dusun Taman Desa Taman Ayu. Sampai saat ini ia bersama 40 petani kelompoknya belum mendapatkan pupuk subsidi karena menolak membeli pupuk non subsidi dengan alasan biaya yang sangat tinggi. “Sampai saat ini kami belum bisa membeli pupuk karena tak berani beli pupuk non subsidi, kalau saya tebus ndak ada yang mau ambil”jelas dia.

Ia diharuskan membeli pupuk non subsidi jenis urea sebanyak 300 kilogram seharga Rp 2.275.000, NPK 150 kilogram ditebus 1.050.000, ekoper 10 kilogram 100.000, 10 botol pupuk ciar (estragen) ditebus Rp 350 ribu. Total yang harus ditebus petani mencapai Rp 3.775.000. Dengan biaya yang tinggi ini kata dia tak sebanding dengan hasil panen petani, dalam satu hektar saat ini mengalami penurunan mencapai 4 ton. Penurunan hasil panen ini akibat hama. Dibandingkan sebelumnya, hasil panen dalam 1 hektar mencapai 6 ton.

 “Dibandingkan biaya ini dengan hasil panen kita pak-pok (pas-pasan),”jelas dia.

Tim lapangan Pupuk Kaltim, Zuliadin mengatakan dalam penjualan pupuk pihaknya tidak pernah menjual pupuk secara paket.”  kami tidak ada  kebijakan menjual pupuk secara paket,” tegasnya.

Terhadap informasi ada penjualan pupuk secara paket, pihaknya sudah mencoba turun kelapangan untuk mencaritahu informasi dilapangan terhadap penjualan pupuk tersebut. Dari perusahaan tidak boleh menjual secara paket ataupun memaksa baik oleh pupuk kaltim, distributor dan pengecer. Antara produsen dengan distributor ada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Subsidi dan Non Subsidi ,selanjutnya distributor dengan pengecer juga sama ada SPJB nya. (her)