Pemprov Bentuk Tim Khusus Percepat Penyelesaian Lahan Bermasalah di KEK Mandalika

Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu sendiri direncanakan dimulai, September mendatang. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian lahan enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diharapkan, lokasi yang menjadi tempat pembangunan sirkuit MotoGP tersebut segera clear.

‘’Kalau khusus untuk lahan enclave, Pemprov akan membuat tim khusus untuk mengakomodasi beberapa data warga yang merasa masih punya tanah di sana. Kita harus teliti betul itu. Jadi tidak sembarangan kita mengambil langkah,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 3 April 2019.

Irnadi menjelaskan, posisi Pemda dalam hal ini provinsi hanya memfasilitasi masyarakat dengan pengelola kawasan, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Bagi warga yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika, maka harus punya bukti yang kuat dan valid. ‘’Kalau hanya sekadar data-data yang kurang valid, kita tidak fasilitasi,’’ ujarnya.

Irnadi mengibaratkan tanah enclave di KEK Mandalika ini ibarat panu. Lahan yang dipermaslahkan oleh warga itu letaknya kadang di tengah-tengah lahan yang sudah clear and clean.

Terhadap adanya warga yang masih mengaku memiliki lahan, itulah yang akan diteliti. Tim akan mendalami lebih jauh. ‘’Warga boleh saja mengklaim tapi data juga harus kuat untuk bisa membuktikan,’’ kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Baca juga:  Pembangunan Sirkuit MotoGP Dijamin Tak Terhambat

Irnadi mengatakan, ITDC pasti punya langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah dengan cara relokasi warga atau  membayar ganti rugi. ‘’ITDC punya wewenang,’’ katanya.

Irnadi menambahkan, Pemda hanya membantu memfasilitasi. Jika masyarakat punya bukti-bukti kepemilikan yang kuat maka dipersilakan menyelesaikan dengan ITDC. Jika tak bisa diselesaikan, maka dapat menempuh jalur hukum.

‘’Tapi intinya kalau datanya kuat, ITDC akan menyelasaikan. Enclave ini kita ingin cepat selesai. Dan klaim-klaim itu tak ada lagi. Sehingga ITDC bisa bekerja maksimal. Pembangunan di area itu bisa maksimal, tak ada lagi kendala,’’ harapnya.

Sebelumnya, pada Desember 2018, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kemenko Polhukam memfasilitasi penyelesaian permasalahan kasus tanah enclave di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara ITDC dan wakil dari pemilik tanah.

Baca juga:  Isu Gelaran MotoGP Diundur, Diduga Terkait Persaingan Bisnis

Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widiyanto Poesoeko mengatakan, permasalahan tanah di Mandalika akan segera rampung setelah adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Permasalahan diselesaikan dengan sistem pembayaran ganti rugi.

Adapun, penyelesaian kasus tanah di KEK Mandalika yang melibatkam 49 orang merujuk pada surat Gubernur Nomor 100/151/PEM/2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB 120/320/PEM/2018 tanggal 29 Oktober 2018, tentang penyelesaian tanah masyarakat di KEK Mandalika.

Penyelesaian persoalan ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kanwil BPN NTB, Kejati NTB, Pemprov  NTB, Polda NTB, Pemkab Lombok Tengah. Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, Satgas Saber Pungli berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat. (nas)