Soal Kasus GNE, Polda Tunggu Penyelesaian LHP

Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan penanganan kasus PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sedikit berubah. Polda NTB menunggu waktu sampai 60 hari untuk bergerak melakukan penyelidikan, setelah para pihak yang tercantum dalam temuan beritikad mengembalikan kerugian daerah senilai Rp2,6 miliar.

Sebelumnya sudah ada keinginan Ditreskrimsus melakukan penyelidikan awal. Namun sesuai kesepakatan antara Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), masih ada jeda waktu 60 hari setelah temuan diserahkan kepada PT. GNE.

Dalam kurun waktu itu, GNE memaksimalkan pengembalian kerugian daerah dengan melakukan pendekatan  kepada pihak pihak yang disebutkan, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.  ‘’Nanti kita tunggu sampai 60 hari setelah LHP ditindaklanjuti,’’ kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin, SH.,MH sesuai informasi dari Kasubdit III Tipikor, Selasa, 2 April 2019.

Baca juga:  Penyidik Siapkan Jurus Selidiki PT GNE

Selama 60 hari itu, akan dicermati sampai sejauhmana itikad para pihak yang disebutkan dalam temuan Inspektorat itu mengupayakan penyelesaian kerugian daerah mencapai Rp2,6 miliar. Setelah tenggat waktu itu selesai, pihaknya akan berkomunikasi dengan Inspektorat untuk mengecek perkembangan.

Saat itu lah kesepakatan Inspektort selaku APIP dan pihaknya selaku APH berlaku. ‘’Kalau memang sudah diselesaikan (dikembalikan kerugian daerah), berarti patuh sama LHP. Tapi kalau tidak, baru kemudian APIP menyerahkan ke APH,’’ jelasnya.

APH yang dimaksud, bisa Kejaksaan atau Kepolisian. “Nah, nanti di situ terserah Inspektorat, apakah akan menyerahkan ke kami Polda NTB atau ke Kejaksaan? Tergantung Inspektorat,’’ jelasnya.

Polda NTB sebelumnya mengisyaratkan akan tetap menyelidiki kasus PT. GNE, namun dengan bantuan LHP dari Inspektorat. Jika audit belum diserahkan, maka ada opsi lain. “Saya pengalaman menganani kasus korupsi. Memang agak panjang. Tapi kan masih ada opsi lain, audit BPK atau BPKP,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK.

Baca juga:  BUMD Pemprov Kembangkan Peternakan Ayam Petelur Skala Besar

Sementara Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,MH dikonfirmasi terkait kesepakatan APIP dan APH itu tidak ansih penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian kerugian negara bisa melalui jalur persuasif, sebagaimana tertuang dalam rekomendasinya agar para pihak yang bertanggung jawab mengembalikan sesuai batas waktu 60 hari yang diberikan.  Soal hasil tidak maksimal lantaran tidak ada itikad baik pihak dimaksud, maka kewenangan diserahkan kepada PT. GNE selaku  entitas. “Setelah itu, kalau diserahkan ke APH, jadi kewenangan GNE,” pungkasnya. (ars)