BPK Beri Tenggat 60 Hari Tuntaskan Temuan Banpol

Hery Purwanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada partai politik (Parpol) menuntaskan 60 hari temuan dana bantuan tahun 2018.  Permintan disampaikan melalui Pemda, setelah sebelumnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan partai politik (Banpol) menjadi temuan. Sebab 88 pengurus Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditemukan tidak tertib administrasi.

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pasal 17 ayat 2, menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK kepada DPRD, selambat-lambatnya  dua bulan (60 hari)  setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah.

‘’Setelah diserahkan laporan keuangan pemerintah daerah, maka kami akan segera melakukan pemeriksaan rinci selama 30 hari mulai awal April 2019,’’ kata Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto kepada Suara NTB, Senin, 1 April 2019.

Ia menyebutkan, sebanyak 125 LHP  Banpol yang diterbitkan BPK tahun ini, sebanyak 37 LHP atau 29,60 persen sesuai kriteria dan sebanyak 88 LHP atau 70,40 persen sesuai kriteria dengan pengecualian.

Pihaknya berharap, LHP BPK sebagai salah satu syarat pengucuran dana bantuan Parpol dari APBD tahun berikutnya.  Selain itu, ia juga mendorong dana dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Disebutkan, total realisasi bantuan Parpol di NTB tahun 2018 sebesar Rp10,8 miliar lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp2,95 miliar lebih, Bima Rp788 juta lebih, Dompu Rp419,9 juta lebih, Lombok Barat Rp775,6 juta lebih. Selanjutnya, Lombok Tengah Rp785 juta lebih, Lombok Timur Rp1,3 miliar lebih, Lombok Utara Rp560,8 juta, Sumbawa Rp1,07 miliar, Sumbawa Barat Rp420,8 miliar, Kota Bima Rp822,4 juta dan Kota Mataram Rp912,7 juta. (ars)