Kejati NTB Bidik Lima Proyek Kakap

Arif. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mengagendakan ekspose atau gelar perkara lima proyek kakap di Kota Bima. Rencana itu setelah tim melakukan pemeriksaan puluhan saksi dan dua kali turun ke lapangan.

Lima paket proyek yang akan diekspose itu Taman Amahami, masjid terapung di Kelurahan Dara, proyek lahan relokasi di Kelurahan Sambinae dan dua paket proyek dam di Kecamatan RasanaE Timur.

Menurut Kajati NTB, Arif, SH,MM, dalam waktu dekat akan melakukan ekspose lima paket proyek tersebut. ‘’Nanti saya akan minta tim ekspose, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasusnya,’’ kata Kajati ditemui di Inspektorat Provinsi NTB Senin (1/4).

Sepengetahuannya, tim penyidik Pidsus turun sudah dua kali melakukan cek fisik proyek di lima lokasi berbeda tersebut. Tujuannya untuk menemukan fakta lapangan terkait kondisi fisik, sekaligus meminta keterangan pihak pihak terkait. Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk proyek dam, Taman Amahami dan masjid terapun sudah dimintai keterangan. Terbaru, penyidik mengklarifikasi pemilik lahan Sambinae.

Baca juga:  Polda NTB Klarifikasi Ulang Dana Porprov

Ia berharap sudah ada progres penanganan kasus dari timnya. ‘’Tim sudah dua kali turun, ini yang saya ingin minta laporannya,’’ kata dia.

Kajati mengakui, tim belum dimaksimalkan dalam penyelidikan, dengan pertimbangan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan menjaga kondisivitas. Tapi bukan berarti penanganan stagnan.  ‘’Tetap berlanjut. Tanpa saya sebut kan kalian sudah tahu kalau tim saya bekerja terus,’’ ujarnya.

Baca juga:  BPKP Audit Investigasi Proyek Dermaga Gili Air

Lima paket proyek di Kota Bima dalam bidikan Kejaksaan Tinggi NTB itu dikerjakan antara tahun 2016 – 2018 itu, dengan nilai total mencapai sekitar Rp36,1 miliar.

Rincian paket proyek itu, Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar, proyek masjid terapung di kawasan sama senilai Rp12,5 miliar dan lahan relokasi banjir senilai Rp2,5 miliar. Indikasi awal, volume pekerjaan dan pengadaan diduga tak sebanding dengan besarnya uang negara yang dikeluarkan.  Dua paket lainnya proyek dam senilai Rp5,6 miliar dan Rp 2,2 miliar, diduga pekerjaannya bermasalah karena ambruk digerus banjir.  (ars)