26 ASN di Kota Mataram Terancam Dikenakan Sanksi

Effendi Eko Saswito (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Batas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ditutup pukul 00.00 Wita, Minggu, 31 Maret 2019. Sebanyak 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 891 pejabat belum melaporkan harta kekayaannya. Mereka terancam dikenakan sanksi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkup Pemkot Mataram cukup baik. Posisinya 98 persen telah melaporkan sampai batas waktu pukul 00.00 Wita, Minggu, 31 Maret 2019. Sebagian ada yang belum karena terkendala waktu dan kondisi fisik.

Pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan mereka akan disurati. Sistem pelaporan tidak lagi secara online, tetapi manual. “Ini sekaligus memberi warning ke pejabat agar tidak lalai terhadap kewajibannya,” kata Sekda ditemui, Senin (1/4).

Baca juga:  THR ASN Mulai Dicairkan

Sekda menyebutkan, dari 891 pejabat yang wajib lapor, hanya 26 orang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Pemkot Mataram akan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan. Jika sampai tiga kali tidak diindahkan akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pembayaran gaji berkala.

Aparatur sipil rata – rata kesulitan secara administrasi. Mereka kebingungan mencari sertifikat, buku rekening dan lain sebagainya. Khusus pegawai yang terkendala akibat kondisi fisik akan dipandu oleh petugas.

Pemkot Mataram memiliki rencana mengubah peraturan walikota. Perubahan ini berkaitan pemberian sanksi berat bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka. “Ini bagus untuk pelaporan tahun berikutnya,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, kebanyakan yang belum melaporkan kekayaan mereka adalah pegawai di kelurahan. Ini sedang dicoba jemput bola dan diberikan peringatan. “Paling banyak itu di kelurahan,” sebut Nelly.

Baca juga:  209 PNS Pemprov Pensiun, Usulan Formasi Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah

Sisa dua persen pejabat belum melaporkan kekayaan sedang dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar pelaporan kekayaan mereka mengikuti pelaporan terlambat karena tak cukup waktu.

Nelly menyampaikan, laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi pejabat, bendahara, PPK dan PPKO akan menjadi kewajiban. Sebab, ini menjadi syarat memperoleh wajib tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Karena menjadi kewajiban, Pemkot Mataram akan mengubah Perwal terutama memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tak melaporkan kekayaan mereka, sehingga tidak lalai. (cem)