Jabat Kadis PUPR NTB, Azhar akan Evaluasi Kontraktor

Azhar (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM akan melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi Islamic Center (IC). Apabila kontraktor tidak dapat menuntaskan pekerjaan di masa perpanjangan waktu atau sampai 31 Maret 2019, maka pihaknya tidak akan segan mem-blacklist kontraktor tersebut.

‘’Besok kita lihat. Karena ini memang dalam masa pengerjaan dengan denda. Kalau memang tidak bisa selesai sesuai dengan kontrak, iya kenapa tidak (blacklist). Kenapa ragu. Karena mungkin inisiatifnya masih ada. Tapi itu ada batas waktu,’’ kata Azhar dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Azhar mengatakan, proyek rehabilitasi IC yang rusak akibat gempa pada Agustus tahun lalu sesuai kontrak harus selesai 31 Desember 2018. Tetapi sampai akhir 2018, proyek senilai Rp1,65 miliar itu tak dapat dituntaskan.

Baca juga:  ‘’Groundbreaking’’ Bendungan Meninting Tetap Jalan

Kemudian Dinas PUPR memberikan kesempatan kepada kontraktor menuntaskan pekerjaan selama 90 hari, sejak Januari – Maret 2019 dengan konsekuensi kena denda. Perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

‘’Itu memang ndak selesai, karena memang Desember harus selesai. Tetapi dalam regulasi boleh diperpanjang tapi sejak itu dia sudah kena pinalti sampai denda maksimal,’’ terangnya.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

Azhar mengatakan, setelah masa perpanjangan waktu selama 90 hari, sudah tidak mungkin kontraktor diberikan kesempatan lagi mengerjakan proyek tersebut. Untuk itu, pihaknya akan segera mengevaluasi kinerja kontraktor pelaksana.

Diketahui, proyek rehabilitasi IC dianggarkan dana sekitar Rp1,65 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Sementara untuk perbaikan gedung pemerintahan atau kantor OPD yang rusak akibat gempa dianggarkan dana sebesar Rp9,7 miliar. Kontraktor yang mengerjakan proyek pascabencana ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) sesuai ketentuan yang ada. (nas)