Polisikan Pegiat LSM, Najmul Klaim Melapor sebagai Warga

Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Langkah Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang melaporkan pegiat sosial (LSM) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW), Tarpiin Adam, pada 15 Nopember 2018 lalu, menuai polemik. Di media sosial (medsos), dukungan untuk Adam terus mengalir.

Sejumlah pengguna medsos  yang tinggal di luar negeri ikut memberi dukungan moril dengan memviralkan  hastag #Save_ADAM. Manerly Flodeilla menulis “Woke up today to find this upsetting news” disertai hastag. Begitu juga pegiat sosial asal Amerika, Dallas Jackson, dan warga NTB yang tinggal di Haverland, Amerika, Masniwati.

Mendapat dukungan itu, terlapor Tarpiin, Jumat, 29 Maret 2019 hanya mengucap singkat. “Saya haru membaca dukungan demi dukungan yang terus mengalir di medsos. Entah siapa yang membuat (hastag) #SAVE _ ADAM, saya hanya mampu membalas dengan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari proses hukum, ia menyerahkan sepenuhnya dugaan tindak pidana UU ITE kepada aparat penegak hukum.

Terpisah, Bupati Lombok Utara yang ditemui wartawan usai penyampaian LKPJ APBD 2018 di DPRD, menyampaikan bahwa laporan yang dilayangkannya ke Polda NTB, berasal dari dirinya sebagai pribadi (bukan sebagai bupati, red).

“Kalau masalah Adam, saya ‘kan sebagai warga negara. Sudah melakukan hak-hak saya selaku warga negara,” ujarnya.

Pada konteks dirinya sebagai bupati, Najmul menyebut bahwa dirinya menginginkan agar masyarakat KLU yang ia pimpin tidak sampai saling mencaci dan menghina di Facebook. Ia khawatir, ungkapan yang kebablasan akan mengarah pada perilaku kebiasaan.

“Kita akan kehilangan karakter yang baik sebagai warga Lombok Utara yang tidak saling menghargai. Yang saya lakukan itu adalah, akun yang menghina pribadi saya. Kalau yang mengkritik pemerintah saya tidak persoalkan,” jelasnya.

Dari keterangannya, Najmul (pribadi, red), sudah menganalisa postingan komentar yang ada pada akun status Tarpiin Adam. Kata lebay pada status itu hanya salah satu yang terlihat. Namun tidak komentar status itu, beragam pernyataan yang ia anggap lebih condong menyerang pribadi.

“Bayangkan saya dihina dan dicaci maki hingga keluarga saya, dan saya tidak mau mengatakan siapa orang itu, karena itu bukan tugas saya. Pihak kepolisianlah yang mengurus itu, mana yang termasuk pada akun-akun yang melakukan itu penghinaan kepada saya,” paparnya.

Najmul juga mengaku, bahwa dalam laporannya di Polda NTB, ia tidak melaporkan nama secara perorangan. Komentar mana yang dianggap melanggar UU ITE oleh kepolisian, maka menjadi wewenang aparat untuk menentukan.

Ia juga berpesan, agar masyarakat Lombok Utara lebih bijak dalam bermedia sosial. Medsos agar dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan pencerahan, tidak menghina, mencaci maki institusi, sehingga menyebabkan orang lain menjadi tersinggung. “Ya kalau namanya kritikan itu untuk pemerintah itu sangat wajar, dimanapun kami tidak anti kritik, tidak alergi terhadap masukan,” kilahnya. (ari)