JPN Siapkan Bantuan Hukum Proyek Sirkuit MotoGP

 Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Guna memastikan pelaksanaan pembangunan street circuit MotoGP di The Mandalika, Lombok Tengah berjalan lancar,  Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB siap memberikan pendampingan hukum.  Bentuk pendampingan hukum berupa  proses non litigasi dan legal opinion, jika terdapat masalah hukum dialami ITDC

‘’MoU sudah ditandatangani Kamis 21 Maret antara Pak Kajati dengan Direktur BUMN ITDC, Abdulbar M. Mansoer terkait pendampingan hukum itu,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Jumat, 29 Maret 2019.

Pendampingan hukum akan berkaitan dengan pembangunan fisik maupun masalah pada lahan yang dikelola ITDC. Sementara untuk sirkuit MotoGP, menurut rencana akan ada pembangunan sirkuit sepanjang 4,32 kilometer  itu akan menjadi tanggungan Dorna Sports SL. Sementara penanganan pihaknya terkait masalah lahan.

Baca juga:  Tuntaskan Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP, Pusat Turun Tangan Bantu ITDC

‘’Yang menjadi fokus JPN adalah penggunaan lahannya. Kami mendampingi permasalahan hukum perdata di kawasan. Termasuk jika ada permasalahan hukum kalau ada tanah yang bermasalah terkait persiapan MotoGP,’’ sambung Dedi Irawan, sesuai informasi dari JPN Ihsan Asri, SH.

Saat ini mencuat klaim lahan untuk pembangunan sirkuit  di Keawasan Ekonomi Khusus (KE) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah itu. Gema Lazuardi,  warga yang mengklaim pemilik  60 are lahan di arena sirkuit yang belum dibayar ITDC. Terkait masalah yang mencuat itu, Dedi Irawan menambahkan, bisa jadi akan masuk dalam proses pendampingan hukum, akan tergantung hasil kesepakatan dengan ITDC selaku pemohon.

Ditambahkan Dedi Irawan, pada dasarnya penyerahan SKK itu adalah perpanjangan dari tahun tahun sebelumnya. Sama halnya MoU antara JPN Kejati dengan instansi pemerintah lainnya. Khusus untuk ITDC, kesepakatan itu juga bukan hal baru, karena beberapa kali dilakukan penandatanganan.

Baca juga:  Gelar Temu Bisnis di Prancis, Pemprov Promosikan Pariwisata NTB dan Tuan Rumah MotoGP 2021

Disebutnya, sepanjang tahun 2018  JPN pada Kejati NTB menangani sekitar 19 perkara dari ITDC. Masalahnya seputar gugatan perdata tanah di KEK Mandalika.

Dari belasan kasus itu, penanganannya dari Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi.  ‘’Tahun ini (2019, red) masih ada satu perkara di PN (Pengadilan Negeri) dan di tingkat bading dua perkara. Juga masih ada beberapa perkara 2018 yang masih kasasi,’’ terangnya.

Saat ini diketahui street circuit Mandalika sedang memasuki tahap homologation, yaitu proses penyelesaian desain teknis sesuai standarisasi dan peraturan FIM. Proses homologation dilakukan ITDC bersama Mrk1 dan Vinci Construction Grands Projets (VCGP), investor street circuit Mandalika. (ars)