Meski Pertanggungjawaban Bermasalah, Bantuan Parpol Tetap Dicairkan

L. Syafi'I (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dana bantuan partai politik (Parpol) tahun 2018 tingkat provinsi NTB menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Meskipun dana bantuan Parpol menjadi temuan BPK, Pemprov menyatakan akan tetap menyalurkan untuk tahun 2019.

‘’Dalam aturan tidak disuruh menyetop bantuan dan tidak menjadi syarat untuk disetop. Tapi ada pengcualian, masih ada peluang memperbaiki. Tak menghalangi mereka tak dapat bantuan lagi,’’ kata Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM di Mataram, Jumat, 29 Maret 2019siang.

Ia mengatakan, tugas Bakesbangpoldagri melakukan pembinaan kepada Parpol agar tertib administrasi dalam penggunaan dana bantuan. Untuk itu, ia merencanakan minggu depan akan memanggil seluruh Parpol tingkat provinsi menindaklanjuti LHP BPK tersebut.

Baca juga:  Demokrat NTB Suarakan Partainya Jadi Pendukung Pemerintah

‘’Problemnya dana bantuan itu 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional. Tapi kadang-kadang dibalik oleh Parpol. Karena merasa kekurangan biaya operasional. Sehingga cost untuk pendidikan politik terabaikan,’’ ujarnya.

Dampak yang terlihat dari Parpol yang mengabaikan 60 persen bantuan untuk pendidikan politik adalah banyak calon-calon legislatif yang tidak berkualitas. Kadang ada dalam satu dapil calonnya tidak cukup. Karena mereka tak konsen terhadap pengkaderan atau pendidikan politik. Mereka kekurangan Caleg, padahal seharusnya kebanjiran Caleg.

Baca juga:  PKS Turunkan Kader Perempuan di Pilkada Mataram

Untuk tingkat provinsi, Syafi’i menyebutkan anggaran bantuan Parpol  mencapai Rp3 miliar. Parpol yang paling besar mendapatkan bantuan adalah Partai Golkar di atas Rp1 miliar lebih. Dari 11 Parpol tingkat provinsi, tidak ada yang mendapatkan bantuan di bawah Rp200 juta.

‘’Setiap kita sosialisasi Parpol harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan. Karena dia pilar demokrasi. Bagaimana sebagai pilar kalau dia begitu,’’ katanya.

Hasil LHP BPK, dari 11 Parpol tingkat provinsi, hanya satu yang laporan pertanggungjawabannya sesuai. Sementara 10 Parpol laporan keuangannya sesuai dengan pengecualian. (nas)