Pembangunan Sirkuit MotoGP, Penyelesaian Lahan Warga Jadi Prioritas

Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP mulai dilakukan. Pembangunan sirkuit jalan raya itu sendiri direncanakan dimulai, September mendatang. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menegaskan pembebasan lahan milik warga yang akan terkena pembangunan sirkuit MotoGP akan jadi prioritas untuk diselesaikan. Bupati memastikan semua hak-hak masyarakat akan terpenuhi. Karena pada hakekatnya, semua pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

‘’Pasti hak masyarakat akan diprioritaskan untuk diselesaikan,’’ ujar H.M. Suhaili FT, Jumat, 29 Maret 2019 kemarin. Pemerintah dalam hal ini tidak akan mungkin menzholimi dan mengebiri apalagi sampai menyakiti hati masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan.

Dengan mengambil hak-hak masyarakat tersebut. Justru masyarakat di sekitar lokasi pembangunan harus mendapat prioritas. Supaya hakekat dari sebuah pembangunan yakni mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat bisa terwujud.

Baca juga:  Tuntaskan Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP, Pusat Turun Tangan Bantu ITDC

Sebelumnya, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. Namun dari total sekitar 5 hektar luas lahan yang belum dibebaskan, tidak seluruhnya akan bayar. Karena ada juga dengan pola tukar guling.

Dijelaskan, proses pembebasan lahan itu saat ini tengah berjalan. Diawali dengan pembicaraan soal harga lahan. Sementara bagi yang mau dengan pola tukar guling juga sudah ada pembicaraan terkait lokasi mana yang dipilih. ‘’Intinya kita siap membebaskan lahan yang belum dibebaskan. Kalaupun ada yang mau dengan tukar guling, kita juga siap,’’ imbuhnya.

Baca juga:  MotoGP Mandalika 2021, Wagub Undang Pelaku Bisnis Prancis Berinvestasi di NTB

Yang penting, persoalan lahan tersebut harus tuntas. Sebelum proses pembangunan sirkuit MotoGP dimulai bulan September mendatang. Sehingga penyelesaian Lahan-lahan tersebut memang menjadi prioritas. Karena lahan-lahan itulah  yang nantinya akan terkena pembangunan jalan untuk sirkuit MotoGP.

Anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmiah, sebelumnya juga berharap penyelesaian soal lahan warga yang belum dibebaskan bisa disegerakan. Supaya masyarakat pemilik lahan bisa tenang. Karena ada kepastian soal penyelesaian lahan-lahan miliknya. ‘’Kita masyarakat Kuta sangat mendukung rencana pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. Tapi tolong lahan-lahan warga yang belum dibebaskan bisa segera diselesaikan,’’ harapnya. (kir)