Bupati Lobar Ingatkan OPD Harus Bersinergi, Kolaborasi dan Saling Mengisi Laksanakan Program

Dialog Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Kepala Bappeda Provinsi  NTB H. Ridwan Syah dengan pengusaha sukses serta pengelola bank sampah pada musrenbang, Rabu, 27 Maret 2019. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020. Pada Musrenbang yang mengambil tema “Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Sarana Prasarana Layanan Dasar Infrastruktur  dalam Rangka Pemulihan Pascabencana dan Pemenuhan SPM  (Standar Pelayanan Minimal ) Berwawasan Lingkungan” tersebut memprioritaskan empat prioritas pembangunan kabupaten yang dielaborasi, sinkronisasi dan mensinergikan dengan lima priorotas pembangunan nasional serta provinsi.

Empat priortas kabupaten ini terdiri dari, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah dan akses infrastuktur dasar secara berkelanjutan. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan SDM dan yang terakhir peningkatan pelestarian hidup daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Acara Musrenbang 2019 ini, dihadiri oleh langsung Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Wabup terpilih Hj. Sumiatun, Kepala Bappeda Provinsi NTB H. Ridwan Syah, pimpinan DPRD, BPKP, segenap kepala OPD, para camat, akademisi, LSM, PKK, GOW,  Dharma Wanita, serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Hadir pula Dandim Lobar serta perwakilan Polres.

Dalam arahannya, Bupati Lobar H.Fauzan Khalid mengatakan musrenbang ini dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat serta semua pihak terkait, sehingga diyakininya hasilnya akan luar biasa dan realistis. Ia menekankan kepada jajaran OPD agar dalam penyusunan musrenbang RKPD dan eksekusi program  harus tetap berpatokan pada tiga hal. Yang pertama, semua OPD harus menyusun dan melaksanakan program secara terintegrasi. Tidak boleh ada OPD berjalan sendiri-sendiri. Kedua kata dia, OPD harus bersinergi dan ketiga OPD harus bersifat komplementalitas (saling melengkapi). “Tiga hal ini harus jadi patokan OPD,”jelas Fauzan.

Dalam melaksanakan tiga hal ini lanjut dia, jajaran OPD harus memperhatikan dua aspek, yakni aspek  vertikal. Program yang disusun OPD tegas dia harus juga bersinergi, terintegrasi, dan komplementer antar pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa. Aspek lain yang perlu diperhatikan OPD, yakni horizontal.“Antar OPD tidak boleh saling egois di mana ingin programnya masuk tetapi di RPJMD tidak ada kaitannya dengan OPD lain apalagi dengan pemenuhan capaian target,” imbau Fauzan.

Fauzan menekankan juga kepada jajaran OPD agar pada musrenbang ini harus menajamkan program untuk penanganan dampak pascagempa. Diakui banyak yang belum dilakukan bahkan kantor-kantor  yang semuanya berhubungan dengan jasa pelayanan masyarakat, seperti kantor desa, kantor camat, fasilitas kesehatan belum diperbaiki. Di samping itu ada beberapa rencana baru terkait dengan pelayanan, seperti rencana membuka UPT Kependudukan di sejumlah titik, yakni di Kecamatan Gunungsari, Batulayar dan Narmada, Lingsar, Sekotong dan Lembar. “Karena ini sangat diimpikan oleh masyarakat kita,”kata dia.

Ia juga mengingatkan jajaran OPD yang memiliki tugas untuk perbaikan-perbaikan yang bersifat administrasi, pertanggungjawaban hukum. Ia berharap ada warna baru, khususnya untuk penanganan aset harus betul-betul diprogramkan. Sebab faktanya, pada beberapa kasus hukum Pemda justru banyak kalah diakibatkan dari segi administrasi yang kurang kuat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi menyampaikan musrenbang kali ini mirip musrenbang RKPD tahun pertama dari RPJMD Lobar tahun 2019-2023 yang segera akan disusun, sehingga RKPD 2020 disusun mengacu pada sasaran dan prioritas RPJPD Lobar tahun 2005-2025 serta program kegiatan prioritas pada rancangan RKPD Provinsi NTB.

“Selanjutnya RKPD tahun 2020 secara otomatis akan masuk ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang akan disusun, maka prioritas pembangunan target sasaran program dan kegiatan harus benar-benar ditentukan dengan cermat, sehingga tidak bertentangan dengan visi misi kepala daerah terpilih yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok barat,”jelas dia.

Dijelaskan, Musrenbang ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan dan penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan.  Secara teknis amanat musrenbang telah dimuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tujuan pelaksanaan musrenbang ini, kata dia, adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Menyepakati prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Menyepakati program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Titik fokus musrenbang ini, ada empat prioritas pembangunan yang dielaborasi dari lima priorotas pembangunan nasional dan provinsi.

Sesuai dengan arahan bupati, jelas dia, untuk penyusunan RKPD tahun 2020 ini OPD harus bersinergi, kolaborasi, sinkron dan saling mengisi sama lain. Program yang disusun harus fokus bagaimana mempercepat penurunan kemiskinan dan mendongkrak rata-rata lama sekolah, meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan memperkecil kesenjangan atau gini rasio serta menodorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau inklusif, sehingga pertumbunan ekonomi ini berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. “Sehingga penurunan kemiskinan dan pengangguran lebih terakselerasi dalam pelaskaanaan program nanti ditahun 2020,” tegas dosen Pasca Sarjana Unram ini. (her/*)