Ketua DPRD Kota Mataram Gagas Mediasi Penal dan Pembentukan Tim Khusus

Ketua DPRD Kota Mataram saat membuka kegiatan dengar pendapat pimpinan Dewan dengan kepala SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu, 27 Maret 2019. - Kepala sekolah serius mengikuti pemaparan para narasumber pada kegiatan dengar pendapat pimpinan Dewan dengan kepala SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu, 27 Maret 2019. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menggagas pembentukan tim khusus. Gagasan ini tertuang dalam kesimpulan yang disampaikan pada rapat dengar pendapat Pimpinan DPRD Kota Mataram dengan kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Mataram di Aula Asrama Haji NTB, Rabu, 27 Maret 2019 kemarin.

Hadir dalam diskusi ini, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, HL. Fatwir Uzali, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, Asisten Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman NTB Muhamad Rosyid Rido, SH., serta Wayan Suteja dari Polres Mataram.

Menurut Didi, harus ada kesepakatan pola penyelesaian persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah. Untuk itu, lanjut Didi, akan dibentuk tim khusus yang unsurnya adalah MKKS, K2S, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Kota Mataram dan PGRI. ‘’Untuk merumuskan segala hal yang kita diskusikan pada kesempatan ini,’’ katanya. Terhadap berbagai masalah yang mengemuka pada diskusi ini, perlu adanya kesamaan pandangan dan persepsi. ‘’Untuk menyamakan pandangan dan persepsi ini, nanti secara teknis akan diputuskan oleh tim yang akan dibentuk itu,’’ imbuhnya.

Baca juga:  Dimulai, Pendaftaran PPDB Zonasi Jalur Umum Hari Pertama

Kemudian pihak-pihak di luar itu akan menjadi mitra tim khusus yang berunsurkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Ombudsman. ‘’Hal-hal ini nanti akan kita diskusikan dan rumuskan. Keputusan inilah yang nanti akan menjadi referensi dalam hal melakukan revisi Perwal,’’ katanya. Adapun Perwal yang akan direvisi, tegas orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, adalah Perwal tentang sumbangan masyarakat terhadap pendidikan.

Selain itu, juga merevisi perwal tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Didi juga menyerukan untuk menindaklanjuti Perda CSR. Merespon berbagai hal kebutuhan dunia pendidikan. Didi mendorong terbentuknya forum CSR khusus pendidikan. ‘’Nanti Dewan Pendidikan ada di dalamnya bersama pengusaha,’’ pungkasnya.

Untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah, Dewan mendorong melalui jalur mediasi penal. Mediasi penal ini merupakan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan. ‘’Ini nanti menjadi rumusan kita di tim itu dan juga pihak terkait,’’ imbuhnya. Output yang diharapkan, akan ada Perwal yang mengatur soal itu sebagai implementasi dari Perda Krama Adat. Ini paralel dengan pennaganan berbgai kasus di masyarakat. Sementara itu, terkait UNBK perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan jalan keluarnya.

Baca juga:  Ketua DPRD Minta Disdik Kota Mataram Sukseskan PPDB 2019

Ketua DPKM mengusulkan kepada Pemkot Mataram agar memberikan anggaran kepada komite sekolah. Paling tidak untuk membangun sekretariat di lingkungan sekolah. ‘’Bagaimana bisa bersinergi kalau mereka tidak memiliki ruangan,’’ katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, berkomitmen menindaklanjuti hasil diskusi ini. Rido daru Ombudsman menegaskan bahwa kehadiran Ombudsman bukan dalam kapasitan penindakan, akan tetapi lebih kepada pencegahan. Ombudsman tidak perlu ditakuti. Ombudsman, katanya, justru ingin menjaga marwah pendidikan. ‘’Untuk itu, mari kita menyamakan persepsi,’’ ajaknya. (fit)