Gizi Buruk dan Peran Posyandu yang Tak Maksimal

Riki Pratama, penderita gizi buruk yang masih dirawat di RSUD R. Soedjono Selong. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Gizi balita masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah daerah. Apalagi tiga status gizi balita di NTB, yakni gizi kurang dan gizi buruk, balita pendek dan sangat pendek serta gizi balita kurus dan sangat kurus masih berada di atas rata-rata nasional. Untuk kasus balita gizi kurang dan buruk terjadi peningkatan dari 25,7 persen menjadi 26,4 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang saat ini sebesar 17,7 persen.  Inilah menjadi tugas besar pemerintah daerah menuntaskannya.

Menuntaskan kasus gizi buruk atau gizi kurang tidak semudah membalik telapak tangan. Satu berhasil diatasi, yang lain muncul lagi. Inilah yang mesti dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah. Apalagi, kasus gizi buruk, ibarat fenomena gunung es – beberapa yang ditemukan, tapi masih banyak kasus yang belum terungkap di masyarakat.

Sebagai contoh, data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB pada tahun 2018 menemukan 217 kasus gizi buruk. Rinciannya laki-laki 109 kasus dan perempuan 108 kasus. Jumlah ini meningkat dari  tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 187 kasus. Lombok Timur daerah dengan jumlah kasus gizi buruk terbanyak, yakni sebanyak 38 kasus, Lombok Utara 36 kasus dan Lombok Barat 31 kasus. Kasus terbaru di Lombok Timur yang masih dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong menunjukkan kasus gizi buruk masih banyak ditemukan di masyarakat. Belum lagi, kasus-kasus yang masih belum ditemukan dan menjadi tugas besar untuk dituntaskan.

Meningkatnya kasus gizi buruk di NTB ini menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).  Apalagi salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Zul-Rohmi di bidang kesehatan, yakni revitalisasi posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Program inilah yang diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, terutama yang berada di desa-desa.

Kepala Dikes NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH., mengaku sudah melakukan pendataan dan berupaya menangani masalah gizi buruk dan stunting di masyarakat. Bahkan, terhadap beberapa kasus yang ditemukan ini Dikes mengaku kewalahan dan dalam pelaksanaannya tidak seperti membalik telapak tangan.  Apalagi, jumlah gizi buruk di NTB masih berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, banyak kasus-kasus gizi buruk yang ditemukan karena penderitanya memiliki penyakit dasar yang tak bisa disembuhkan. Inilah yang membutuhkan ketelatenan dalam melakukan perawatan, sehingga penderitanya kembali sehat dan tidak lagi menderita gizi buruk.

“Tinggal ketelatenan. Yang diperlukan itu adalah pendampingan. Bahwa untuk kasus-kasus gizi buruk tertentu, yang kita anggap perlu pendampingan, harus ada yang mendampingi. Agar bisa lebih baik kondisinya,” katanya pada Suara  NTB belum lama ini.

Ia mengatakan anak penderita  kasus gizi buruk yang ditemukan di Lombok Timur beberapa waktu lalu pernah dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong sebanyak tiga kali. Untuk menangani kasus gizi buruk seperti ini, perlu ada pendampingan secara konsisten di lapangan.

Dalam menangani kasus gizi buruk ini, pihaknya dihadapkan dengan keberadaan tenaga kesehatan yang ada di setiap desa masih kurang. Sehingga perlu ada yang mendampingi keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan kronis atau berat. Itulah pentingnya melibatkan masyarakat lewat dasa wisma, organisasi masyarakat dan PKK.

Mengenai kondisi dasa wisma yang mati suri sekitar 75 persen di NTB, Nurhandini mengatakan pihaknya bersama PKK akan menghidupkannya kembali bersamaan dengan revitalisasi posyandu. “Kita mulai hidupkan dasa wisma  dari desa-desa yang revitalisasi posyandu,” katanya.

Untuk itu, posyandu yang diharapkan jadi ujung tombak penanggulangan gizi buruk belum berfungsi maksimal. Peran strategis tak disambut perbaikan pelayanan, penambahan fasilitas dan jumlah kader  Posyandu. Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat di tingkat dusun teridentifikasi mati suri. Posyandu tersedia, tapi kader tidak ada, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah Posyandu di NTB sebanyak 7.061 unit. Tersebar di Lombok Barat 883 unit, Lombok Tengah 1.624 unit, Lombok Timur 1.725 unit, Sumbawa 686 unit, Dompu 411 unit, Bima 616 unit, Sumbawa Barat 213 unit, Lombok Utara 391 unit, Kota Mataram 349 unit dan Kota Bima 163 unit.

Dikomparasikan dengan data Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, 75 persen posyandu tak berfungsi maksimal. Sisanya, hanya aktif sekitar 25 persen. Situasi di posyandu ini berdampak pada upaya deteksi dini kasus gizi buruk, karena tidak ada kader yang intens memberikan pengawalan di lapangan. Angka stunting di NTB 45,2 persen menjadi 33,5 persen, sementara angka rata-rata nasional saat ini sebesar 30,8 persen.  Selanjutnya, angka balita kurus dan sangat kurus meningkat dari 11,9 persen menjadi 14,4 persen. Sementara angka rata-rata nasional saat ini sebesar 10,2 persen.

Diakuinya, peran petugas kesehatan di lapangan adalah memberikan terapi kepada anak-anak yang menderita gizi buruk maupun gizi kurang dengan memberikan obat. Untuk memastikan obat yang diberikan diminum, maka perlu pendamping yakni lewat dasa wisma. “Pendamping itu adalah dasa wisma, yang akan memantau. Kalau ada apa-apa dia akan kunsultasi ke orang kesehatan. Kemudian bidannya akan datang,” katanya.

Nurhandini mengatakan tugas sekarang adalah menghidupkan kembali dasa wisma yang tidak aktif. Hal ini akan dimulai dari desa-desa yang dilakukan revitalisasi posyandu. Menghidupkan dasa wisma akan sejalan dengan program revitalisasi posyandu. Seluruh kader posyandu akan punya sertifikat.

Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan kesehatan memiliki keyakinan kasus gizi buruk bisa ditangani lebih cepat. Asalkan, keberadaan puskesmas, puskesmas pembantu hingga posyandu hingga desa difungsikan secara maksimal.

“Memaksimalkan fungsi puskesmas ini saya kira bisa menjadi strategi menekan angka gizi buruk kita. Karena keberadaan puskesmas yang ada di desa-desa, bisa lebih cepat tanggap jika menemukan indikasi kasus gizi buruk. Jadi baru gejala bisa langsung cepat tertangani, tidak dibiarkan sudah parah,” kata anggota Komisi V, Hj. Nurlaela kepada Suara NTB belum lama ini.

Wakil Ketua Komisi V, H. MNS. Kasdiono  meminta Pemprov NTB perlu melakukan evaluasi terhadap program Aksi Seribu Hari Kehidupan (Ashar) yang pernah menjadi terobosan menekan angka gizi buruk di daerah. Ia mengharapkan, di samping program revitalisasi fasilitas kesehatan, namun program Ashar yang dinilai  sudah cukup bagus tinggal dipoles.

Ia memberikan contoh, program Ashar dimulai dari anak sejak sejak dalam kandungan. Petugas kesehatan sudah mulai mendampingi. Sepengetahuannya, Pemprov NTB telah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kesehatan dalam menjalankan program Ashar ini. ‘’Maka program Ashar itu harus bisa dievaluasi lebih baik lagi,’’ katanya. ‘’Jadi, ada kerjasama Pemprov dengan perguruan tinggi yang punya fakultas kesehatan. Sejauhmana mengevaluasi dan memantau kerja pendamping itu. Sehingga program Ashar itu penting,’’ pungkasnya.

Mengulas kembali program revitalisasi posyandu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, upaya ini salah satu langkah yang sedang dilakukan Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota untuk menekan dan mendeteksi dini kasus gizi buruk, gizi kurang, stunting dan persoalan kesehatan lainnya.

Sehingga berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi secara dini dan penanganan dapat segera dilakukan dari hulu. Revitalisasi Posyandu idenya menghidupkan semua fasilitas yang ada di dusun-dusun.   “Jangan kayak kondisi sekarang, ada yang berjalan, ada yang hidup segan mati tak mau,” kata wagub mengungkap fakta situasi posyandu saat ini.  (ndi/ron/nas)