Agar Sampah Tak Memicu Konflik

H. Muhammad Ikhsan - Ferry Sofian - H. Rusdin - Hj. Indah Dhamayanti Putri (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Permasalahan sampah bukanlah hal sepele. Sebab, tata kelola sampah yang buruk terkadang juga bisa menjadi pemicu konflik horizontal. Dibutuhkan kesamaan visi dan kebersamaan agar masalah sampah bisa teratasi dengan baik.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengatakan, meskipun Kabupaten Bima berada di ujung timur NTB, tapi pihaknya mendengarkan secara seksama tentang program Zero Waste. ‘’Tentunya kami adopsi untuk mempertajam penanganan sampah di wilayah kami,’’ ujarnya.

 Indah menyampaikan, pihaknya di Pemkab Bima merasa sangat bangga dengan adanya program Zero Waste. Program ini mengetuk hatinya, bahwa permasalahan sampah bukan hal sepele. Bahkan, belakangan ini terjadi, masalah ketersediaan tempat pembuangan sementara menjadi pemicu gesekan antardesa, khususnya di Kabupaten Bima.

‘’Tentunya kami berharap selain arahan terkait regulasi dan sebagainya. Harapan kami juga terkait dengan (bantuan) sarana pengangkut sampah yang cakupan wilayah kami yang cukup luas, memang kami terbatas,’’ ujar Indah. Melalui dinas teknis, Pemkab Bima tetap mengupayakan penganggaran yang lebih untuk penanganan sampah.

Indah mengatakan, Kabupaten Bima sudah memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak tahun 2011 yang tadinya dihajatkan untuk menangani sampah hingga ke Kabupaten Dompu. Namun, sampah yang tertampung hanya sekitar 11 persen. Pihaknya akan lebih banyak berbagi informasi lagi dengan pengelola bank sampah di Provinsi NTB. Karena di Kabupaten Bima baru ada dua bank sampah induk, dan baru tersebar hampir di 50 desa dari 190 desa ada di Kabupaten Bima.

Selain itu, garis pantai di Kabupaten Bima saling berkaitan dengan wilayah Kota Bima. Di wilayah Pantai Palibelo, Kabupaten Bima terdapat tiga muara sungai yang berdekatan dengan wilayah Kota Bima. Dengan keberadaan tiga muara itu, saat musim hujan dibanjiri sampah plastik. Pihaknya bekerjasama dengan sejumlah komunitas sering melaksanakan pembersihan pantai.

‘’Tapi insya Allah tentunya ini membutuhkan kesamaan visi, kebersamaan sehingga masalah ini bisa teratasi dengan baik,’’ harapnya.

Sedekah Sampah

Terkait program Zero Waste, Kota Bima mengawali gerakan nol sampah yang dinamakan ‘’Bima Mataroa’’. Pemerintah Kota Bima berusaha keras agar penanganan sampah sesuai dengan target di tahun 2025 bisa nol sampah. Sejumlah gebrakan pun coba dilakukan pemerintah Kota Bima.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofian, SH. Menurutnya, beberapa gebrakan yang dilakukan antara lain, dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. Caranya, dengan membangun opini di tengah masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis. Beberapa gerakan yang dicanangkan itu, antara lain pada hari Jumat dilaksanakan kegiatan imtaq dan sedekah sampah non organik.

Masyarakat sekitar bisa membawa sampah non organik pada setiap hari Jumat ke masjid. Nantinya, bank sampah akan membayar sampah yang terkumpul itu. Uang hasil penjualan sampah akan masuk kas masjid. Cara seperti itu pun dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Bima. ‘’Ini salah satu upaya kami bisa menangani masalah sampah,’’ katanya.

Hanya saja, masalah yang dihadapi yaitu sampah yang ditangani oleh pemerintah atau bank sampah maupun komunitas lainnya belum dioptimalkan manfaatnya secara ekonomis. Oleh karena itu, Ferry berharap bank sampah atau komunitas di tingkat provinsi bisa melakukan koordinasi ke daerah. Dengan demikian, integrasi dan distribusi informasi mengenai sampah ini berjalan dengan baik.

‘’Mungkin itu bisa menambah motivasi kepada seluruh masyarkat untuk melaksanakan penanganan sampah,’’ katanya. Ke depan, Pemerintah Kota Bima akan membuat bank sampah di seluruh kelurahan untuk menangani masalah sampah. Walaupun sarana dan prasarana masih terbatas. Ferry berharap ada keberpihakan APBD Provinsi NTB untuk mendukung sarana dan prasarana di daerah, terutama di Pulau Sumbawa. ‘’Mudahan ini bisa direspons dengan baik, sebagai motivasi kami juga untuk terus menggiatkan gerakan Zero Waste di Kota Bima,’’ harapnya.

Ia juga menyadari, permasalahan sampah ini sangat bergantung kepada pola pikir dan perilaku masyarakat. Kebiasaan buang sampai di pantai dan sungai masih terjadi sampai hari ini. ‘’Kami juga bekerja sama baik dengan Kabupaten Bima. Pada saat banjir, daerah kami di cekungan. Jadi di kelilingi gunung. Kalau banjir kiriman sampah paling besar juga,’’ katanya.

Kembangkan TPS Terpadu

Terkait upaya mengatasi permasalahan sampah, Kabupaten Sumbawa ingin mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang direncananakan ada di seluruh kecamatan. Jika memungkinkan, TPST bisa ada di setiap desa karena tidak memerlukan lahan yang luas.

Asisten I Setda Sumbawa yang juga Pelaksana Tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd mengutarakan, TPST hanya memerlukan lahan seluas 10 are. Nantinya, di sana akan ada pengolahan, pemilahan, dan pendaurulangan sampah.

‘’Bisa dimanfaatkan sampah itu,’’ katanya. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sumbawa yaitu wilayahnya yang luas. Pemkab Sumbawa membagi tiga UPT Persampahan, yaitu di wilayah tengah, wilayah barat, dan wilayah timur. Di UPT wilayah barat dan wilayah tengah sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan UPT wilayah timur belum ada TPA.

Meskipun sudah ada TPA, tapi menurut hitungan, sampah yang tertangani baru sebesar 45 persen. Sisanya sebanyak 55 persen belum tertangani. Padahal, target pemerintah bisa menangani sampai 70 persen. Kendala yang dihadapi, menurut Ikhsan hampir sama dengan daerah lain yaitu perilaku masyarakat, sehingga pengurangan sampah adalah program perubahan perilaku.

‘’Kita bicara tentang pemilahan sampah, kalau di basis rumah tangga tidak dipilah itu sangat sulit. Ada beberapa rumah tangga melakukan pemilahan sangat kecil persentasenya. Tapi kita tidak memiliki sistem mengangkut sampah terpilah. Di atas truk, sampah akan tergabung kembali dan pemilahan akhirnya terjadi di tempat pemilahan akhir,’’ jelas Ikhsan.

Sementara itu, terkait upaya mengubah perilaku masyarakat, Ikhsan mengatakan pihaknya ingin mengedukasi masyarakat melalui program penyebaran informasi, komunikasi, dan edukasi masif ke masyarakat. Dengan cara membuat regulasi. Saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah.

Ia juga saat ini sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan bahan plastik sejenis. Namun surat edarannya sudah ada dengan cara menekan kantor dan sekolah agar tidak menggunakan bahan dari plastik, seperti dalam kegiatan rapat. Juga mewajibkan siswa untuk membawa botol sendiri dan tidak membawa bahan wadah makanan dari plastik.

Kantin di sekolah diwajibkan menyediakan makanan yang tidak berwadah plastik, diusahakan menggunakan daun. ‘’Kita fasilitasi dengan gelas kaca atau kertas, di kantor sudah mulai. Karena dimulai dari kantor bupati, di Dinas LH sudah mulai,’’ ujarnya. Nantinya juga akan dicoba ke pelaku niaga, seperti di pasar atau kios. Sebab, ujar Ikhsan, di tempat itu belum bisa dikontrol. Pihaknya mengharapkan informasi itu bisa menyebar ke masyarakat.

Terkait mengatasi masalah buang sampah sembarangan, Menurut Ikhsan harus menjadi prioritas secara terus menerus di di tingkat RT. Di wilayah Kota Sumbawa hampir semua RT akan dibagikan sepeda motor roda tiga pengangkut sampah. Kemudian, di tingkat RT atau minimal di tingkat RW akan ada unit bank sampah. Kemudian nantinya induk bank sampah berada di Dinas LH.

‘’Saat ini ada 11 yang terdata tapi kita tidak dijamin mereka berjalan dengan baik, tinggal kita perluas ke seluruh desa kita usahkan melalui BUMDes,’’ ujarnya. Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga masih kekurangan sarana dan prasarana (Sarpras) persampahan. Di sekitar Kota Sumbawa terdapat TPA Raberas, yang sudah memiliki satu unit ekskavator dan dua unit buldoser yang digunakan bergantian dengan TPA Lekong.

Kontainer sampah juga masih sangat kurang. Kontainer sampah yang ada saat ini sebanyak 39. Padahal, diperlukan setidaknya 79 unit kontainer. Untuk sepeda motor roda tiga pengangkut sampah ada sebanyak 11 unit, sedangkan kebutuhan di seluruh kabupaten sebanyak 140 unit. Truk arm roll sebanyak enam unit, padahal dibutuhkan sebanyak 52 unit. Dan, truk biasa pengangkut sampah ada 11 unit padahal diperlukan 77 unit.

‘’Ini yang kita harapkan ada bantuan, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Untuk tahun ini kita dapat dari pusat, hanya Rp800 juta. Hanya bisa membeli satu unit truk arm roll dan satu pengolahan bank sampah,’’ ujar Ikhsan.

Armada dan Personel Terbatas

Permasalahan sampah hampir sama antara daerah. Dibutuhkan kesadaran lebih tinggi terkait sampah. Menurut Staf Ahli Bupati Dompu, H. Rusdin, Kabupaten Dompu memproduksi sampah sekitar 200 ton per hari. Dengan kemampuan armada dan personel terbatas, diakuinya memang sulit untuk menangani permasalahan sampah itu dengan baik. Oleh karena itu, saat ini terdapat bank sampah yang sudah dibentuk sebanyak sekitar enam di desa/kelurahan. Sedangkan ada juga bank sampah yang masih dalam tahap proses pembentukan di 10 desa/kelurahan.’’Memang ada peningkatan, kelompok-kelompok itu sudah mengerti berkaitan dengan nilai ekonomis sampah ini. Dan alhamdulillah tadi (cerita) dari Lotim sangat luar biasa, informasi yang lebih kami harapkan, kaitannya kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah ini (bisa) efektif dan efisien,’’ pungkasnya. (tim)