Perbaiki Kultur, Tingkatkan Infrastruktur dan Anggaran untuk Sampah

Syawaludin dan Awanadhi Aswinabawa (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Dimensi pengelolaan sampah mencakup kultur, infrastruktur, dan anggaran. Bank sampah yang menawarkan jual beli ampas plastik adalah salah satu bagiannya. Daya tarik ekonomis bank sampah tak punya daya menggerus limbah-limbah plastik dan organik, jika dibanding membangkitkan kesadaran.

Direktur Bank Sampah Bintang Sejahtera NTB, Syawaludin berpendapat, sampah bukanlah masalah, melainkan sumber daya terabaikan yang selama ini tidak dimanfaatkan. ‘’Sampah ini tentang tata kelola dan manajemen,’’ ujarnya dalam Diskusi Terbatas Suara NTB, Sabtu, 23 Maret 2019 di Ruang Redaksi Harian Suara NTB.

Syawal merujuk pada tren mutakhir soal lingkaran ekonomis pengelolaan sampah. Wujudnya dalam pengelolaan bank sampah yang menjadikan masyarakat sebagai penghasil sampah sekaligus sebagai nasabah. ‘’Bagaimana sampah ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Permasalahan sampah ini tergantung selera dan cita rasa pimpinan,’’ ujarnya mengutip bahan diskusi di Kementerian LHK beberapa waktu lalu.

Syawal melanjutkan, persoalan sampah tidak hanya sekadar memantik kesadaran masyarakat namun juga mengarahkan kesadaran tersebut. ‘’Alat teknologi paling canggih untuk selesaikan sampah itu kesadaran,’’ tegasnya. Ketika kesadaran masyarakat sudah tumbuh, imbuh Syawal, maka akses terhadap infrastruktur sampah perlu diperbaiki.

‘’Infrastruktur kita ini masih kurang. Saya pernah dua tahun di Trawangan, ada turis bilang, kok kami datang ke Indonesia jadi ikut buang sampah sembarangan,’’ ujarnya mengutip komentar wisatawan. Sebabnya, sampah yang sudah dipungut dan hendak dibuang menjadi sia-sia ketika tempat sampahnya tidak ada.

Syawal mengidentifikasi, problem sampah selanjutnya yakni kebijakan anggaran. Pemerintah, menurut dia belum mampu menyediakan infrastruktur sampah memadai. Dia mengutip amanat UU RI No18/2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur larangan pembuangan terbuka. ‘’Minimal controlled field atau sanitary landfield. Konon belum ada di Indonesia karena masih mahal,’’ sebutnya.

Pilah dan jual sampahnya konsep sampah menurut undang-undang tersebut berupa pencegahan, pengolahan, dan pendaur-ulangan sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). ‘’Kalau menurut ini, berarti semua kabupaten/kota ini melanggar undang-undang karena sampah ini dikumpul, angkut, tanpa ada proses pemilahan. Apalagi daur ulang,’’ kata Syawal.

Baca juga:  Kisah Pilu Warga NTB Korban TPPO

Kebutuhan anggaran, kata dia, dibutuhkan untuk pelibatan peran serta masyarakat dalam hal insentif bank sampah. Sebab berdasarkan catatan, Dinas LHK Provinsi NTB yang dikutipnya, setiap orang dalam satu hari rerata menghasilkan 0,7 Kg sampah. ‘’Kalau dikalikan 5 juta penduduk NTB, ada 3.500 ton yang setiap hari dihasilkan. Baru 680 ton yang dibuang ke TPA. 82 persen itu masih kita buang ke laut atau bakar,’’ jelasnya.

Peran bank sampah yang dikelolanya saat ini bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat menyelesaikan sampah dari rumah masing-masing. ‘’Kalau bagi kami, pilah lalu jual pada tempatnya,” kata dia. Tahun 2018 lalu, bank sampah mendampingi 50 desa yang kini sudah berkembang ke 170 komunitas bank sampah. Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat dari jumlah nasabah yang semakin meningkat tersebut.

‘’Nasabah ini yang pasti sudah memilah di rumahnya. Yang organik itu kita buka lubang, kita tanam campur dengan tanah, itu bisa terkomposkan,’’ papar Syawal. Dia menghitung, rata-rata sampah anorganik setiap rumah tangga bisa mencapai 15 persen. ‘’Itu yang bisa kita olah dan bisa dijual ke bank sampah. Ini adalah satu yang efektif,’’ terangnya.

Syawal mengemukakan, nilai ekonomis sampah tersebut ditandai dengan kebutuhan industri plastik yang mencapai antara 5,9 juta sampai 9 juta ton. ‘’Impor sampah dibolehkan 300 sampai 400 ribu ton setiap tahun. Itu pun masih kurang,’’ paparnya. Data tersebut didapatnya dari diskusi di Kementerian Perindustrian RI yang juga mengungkap pengusaha yang meminta pemerintah menaikkan batasan impor sampah plastik.

‘’Kenapa harus impor sampah sedang di Indonesia masih banyak kita buang? Ya karena ekosistem dan kesadaran masyarakat belum memadai untuk itu,’’ jelas Syawal. Maka dia berharap pada pemerintah untuk mengimplementasikan secara menyeluruh amanat undang-undang pengelolaan sampah. Caranya dengan menyelesaikan sampah langsung dari sumbernya.  ‘’Di rumah tangga, cukup dengan memilah saja,’’ ujarnya.

Baca juga:  Lindungi TKI Lewat Bursa Kerja dan Pengetatan Paspor

Apresiasi untuk Menginspirasi

Pariwisata NTB salah satu sektor yang paling merasakan dampak persoalan sampah. Menyelesaikan persoalan sampah dengan larangan dan hukuman kini dirasa tidak lagi relevan. Sebaliknya, upaya membangun kesadaran lebih baik ditempuh dengan memberi penghargaan.

Hal itu dicetuskan Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi NTB Awanadhi Aswinabawa dalam Diskusi Terbatas Suara NTB, Sabtu, 23 Maret 2019 di Mataram. ‘’Perlu dicoba buat program rewarding the best, inspiring the rest daripada sanksi hukuman. Di tingkat industri benar-benar bisa aplikasikan zero waste, dikasih apresiasi,” ucapnya.

Seperti halnya tugas yang bakal dibebankan kepada masing-masing rumah tangga untuk mandiri membuat biokompos. Pun demikian, kepada pihak yang bergerak di industri pariwisata seperti hotel dan restoran. Perwujudannya, sambung dia, pemerintah membuat peraturan yang selain ditujukan kepada masyarakat umum, juga kepada industri pariwisata.

‘’Perlu komitmen kuat. Mungkin dibutuhkan Perda,’’ imbuhnya. Awan menanambahkan, Perda bisa dimulai dengan menyentuh aspek ekonomis dari barang penghasil sampah. Contohnya memberi harga lebih tinggi pada kantongkantong plastik. ‘’Baru kepakai itu konsep reduce, recycle,’’ ujarnya.

Selanjutnya, Awan menegaskan perlunya mendorong pihak hotel dan pelaku pariwisata untuk mengurangi penggunaan plastik yang sejalan dengan pengurangan sampahnya. ‘’Sudah ada kesadaran di hotel dan restoran. Sekarang sudah ada yang pakai bambu, ada yang pakai stainless steel,’’ ungkap Awan.

Pola demikian menurutnya, juga akan berdampak positif terhadap ongkos operasional. Juga manfaat ikutannya berupa tarif jasa pariwisata yang lebih kompetitif memanfaatkan nilai tambah aspek pengelolaan sampah tersebut. ‘’Ini sekali lagi bisa lebih hemat di dunia pariwisata. Harga jual kita bisa lebih bagus karena mereka (wisatawan) memberi apresiasi terhadap apa yang kita lakukan,’’ tutup Awan. (tim)