Dana Bantuan Parpol Jadi Temuan BPK

Lalu Syafi'i. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Dana bantuan partai politik (Banpol) jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Letak masalah pada pertanggungjawaban yang tidak lengkap atau penggunaan uang tidak sesuai ketentuan. Jika pertanggungjawaban tidak tuntas, terancam tidak dicairkan pada tahun berikutnya.

Total Rp 2.956.761.6000 bantuan diberikan Pemprov NTB kepada 11 parpol, dengan nominal berbeda beda, tergantung jumlah kursi.

‘’Tapi masalahnya, parpol ini sering lamban sampaikan laporan. Sehingga jadi temuan BPK. Saya berkali kali ingatkan, supaya setelah belanja, bukti pendukungnya harus dilengkapi,’’ kata Kepala Kesbangpol Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i usai pertemuan dengan puluhan perwakilan partai politik di Mataram, Kamis, 21 Maret 2019.  Tapi tidak dirincinya parpol yang menerima bantuan jadi temuan dan bermasalah.

Menurut Syafi’i, yang kerap jadi temuan BPK terkait pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Padahal dalam bantuan parpol, sudah ada pedomannya pada Peraturan Gubernur (Pergub), agar dalam realisasi tidak jadi masalah. Namun dicermatinya, yang terjadi sebaliknya.

Baca juga:  Untuk Proyek MotoGP, NTB Tak Perlu Material dari Luar

“Berapa honor, berapa ATK (Alat Tulis Kantor), berapa belanja, itu kan sudah diatur semua. Tidak bisa melakukan transaksi perbelanjaan tanpa pedoman itu. Nah, di situ laporanannya yang belum clear. Sehingga temuan BPK, pembelanjaan tidak sesuai dengan Pergub,’’ kata Syafi’i.

Temuan terakhir untuk penggunaan anggaran tahun 2018. Di mana 11 parpol yang memperoleh kursi di DPR, mendapat bantuan bervariasi tergantung perolehan korsi. Data Kesbangpol Provinsi NTB, Golkar dengan perolehan terbanyak dengan 11 kursi mendapat bantuan Rp 447.667.200, urutan kedua dan ketiga Demokrat dan Gerindra dengan nominal bantuan Rp 319.064.400 dan Rp 366.802.800.

Baca juga:  Baru Terealisasi 4,8 Persen di NTB, Realisasi DAK Fisik Tujuh Kabupaten/Kota Nol

Urutan berikutnya, Partai Kedailan Sejahtera (PKS) dengan perolehan enam kursi menerima bantuan Rp 247.696.800, kursi yang sama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nilai bantuan 234.777.600.

Masing-masing perolehan lima kursi, Partai Hanura Rp249.060.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp234.579.000. PDI Perjuangan Rp260.307.600 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp239.551.200.  Sementara partai dengan perolehan tiga kursi Partai Nasdem Rp189.602.400  dan Partai Bulan Bintang (PBB) Rp167.652.000

Ditambahka Syafi’i, sebagian parpol sudah menyampaikan laporan penggunaan anggaran, meski demikian masih ada catatan temuan BPK yang harus dilakukan perbaikan.  ‘’Ada yang mereka sudah melaporkan (SPJ, red). Sementara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan jadi temuan, itu kan ada perbaikan,’’ pungkasnya. (ars)