Pengelolaan MWP Enggan Dipihakketigakan

MWP yang berlokasi di Kompleks Taman Bumi Gora Jalan Udayana mulai awal April digunakan sebagai tempat lomba O2SN. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemuda dan Olahraga enggan menyerahkan pengelolaan Mataram Water Park (MWP) kepada pihak ketiga. Pengoperasiannya menguras anggaran daerah. MWP yang berlokasi di kompleks Taman Bumi Gora di Jalan Udayana telah lama mangkrak. Ini disebabkan, pembangunan tak sesuai standar nasional.

Pemkot Mataram mencoba menghidupkan kembali kolam renang tersebut. Di awal 2018 lalu, Dispora menyelenggarakan lomba renang kelas pemula untuk siswa sekolah menengah pertama. Insiden tenggelamnya peserta lomba menyebabkan aset miliaran itu kembali mangkrak.

Keinginan kembali mengoperasikan kolam renang tersebut dimulai. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur, SH., MH., mengatakan, MWP segera dimanfaatkan sebagai tempat lomba O2SN di awal bulan April mendatang. Pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari kualitas air, memperbaiki mesin hingga fasilitas lainnya. “Bulan April ini sudah kita pakai untuk lomba O2SN,” kata Mansur ditemui usai rapat LKPD di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Kamis, 21 Maret 2019.

Baca juga:  Korupsi Aset LCC Lombok Barat, Indikasi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Pemanfaatan sebagai tempat lomba, kata dia, menandakan kolam renang itu sudah bisa dipergunakan. Mantan Kabag Hukum ini menegaskan, belum berpikir untuk menyerahkan pengelolaan MWP kepada pihak ketiga. Termasuk ke perusahaan daerah. Dispora masih mampu mengoperasikan meskipun diakui menguras anggaran daerah untuk pemeliharaan. “Saya belum berpikir ke arah sana. Kita mulai saja memanfaatkan itu,” tegasnya.

Baca juga:  Korupsi Aset LCC Lombok Barat, Indikasi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Mansur melihat ada peluang pengembangan kolam renang itu. Artinya, setelah beroperasi dan menjadi pilihan masyarakat. Kata dia, retribusi akan datang dengan sendirinya. Kebijakan memberlakukan tiket masuk bisa saja diterapkan oleh pemerintah untuk menutup besarnya pembiayaan. Penarikan retribusi perlu dikaji dan dibicara dengan legislatif.

“Kalau sekarang gratis. Bahkan, saya haramkan kalau ada yang narik tiket masuk,” tegasnya. Meskipun ada desakan pembentukan perusahaan daerah, Mansur kembali menegaskan belum berpikir ke arah itu. (cem)