Wisatawan Sepi, Peternak Ayam “Tutup Kandang”

Peternakan Ayam (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Akibat sepinya kunjungan wisawatan, para peternak ayam ikut terkena dampaknya. Tidak sedikit diantaranya telah menghentikan sementara usaha peternakannya. Demikian dikatakan Ketua Himpunan Pengusaha Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Provinsi NTB, H. Bono Mariadi.

Pascagempa beberapa akhir tahun 2018 lalu, kunjungan wisatawan sepi ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Akibatnya, para peternak ayam juga kehilangan pasar. “Peternakan lagi lesu. Andalan kita pariwisata. Pariwisatanya macet, otomatis kita juga ikut macet,” kata H. Bono kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3) kemarin.

Lesu yang dia maksudkan terutama soal penjualan hasil yang diternakkan. Peternak akhirnya kurang minat untuk pembesaran, untuk telur bibit. Karena berkurangnya pembeli.  lalu ditambah persoalan harga pakan yang meningkat. Bagi peternak yang melakukan pembesaran, harga pakan naik justru harga penjualannya tak bisa didongkrak naik. “Begitu-begitu saja,” kata H. Bono.

Para peternak lokal akhirnya tak kuat menanggung beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan. Yang bertahan saat ini hanya peternak-peternak yang kategori perusahaan besar. Dengan ketidakmampuan ini, H. Bono mengatakan banyak peternak yang tak mampu membeli pakan. Sehingga pilihannya lebih banyak mengistirahatkan usaha peternakannya hingga waktu yang tak bisa ditentukan.

“Sebenarnya sudah mulai agak pulih. Wisatawan sudah mulai ada dateng. Tau – tau ada gempa lagi, lagi surut wisatawan. Kita doakan saja pariwisata maju, itu saja kuncinya,” harapnya.

Dengan demikian, otomatis kebutuhan NTB akan mengandalkan pasokan kebutuhan daging dan telur dari luar daerah.

Dalam keadaan ini, menurutnya masih ada cara untuk menolong para peternak lokal agar tetap eksis. Pemerintah mengalokasikan subsidi bagi pembelian pakan. Beberapa tahun sebelumnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB telah mewacanakan pemberikan pakan subsidi kepada peternak. Sampai sekarang wacana tersebut belum terealisasi. Karena itu, Himpuli sangat mengharapkan ada kebijakan lanjutan dari Dinas Nakeswan Provinsi NTB.

“Dinas Peternakan Provinsi NTB dulunya pernah menjanjikan di subsidi dedak dan jagung  melalui Bulog. Tapi sampai sekarang ndak ada realisasinya,” paparnya. H. Bono mengemukakan harga pembelian jagung sebagai bahan baku utama pembuatan pakan, justru lebih tinggi dibandingkan harga pakan jadi. Jagung-jagung tersebut didapat di pengusaha-pengusaha penggilingan. Alasan mahal, karena banyaknya jagung hasil produksi di dalam daerah justru di jual ke luar daerah, bahkan diekspor.

Ada lagi program pemerintah untuk pengembangan unggas. Sebagai ketua Himpuli, ia justru belum mendengar adanya program tersebut. Seharusnya, asosiasi juga dilibatkan oleh pemerintah daerah. Mengapa? Asosiasilah yang mengetahui mana saja peternak-peternak yang memang layak diintervensi atau diberdayakan.

“Dan soal sistimnya, agak susah kalau dibantu secara kelompok. Ndak akan bisa jalan. Karena di dalamnya ada banyak ego. Dari zaman dulu, kalau namanya kelompok pasti bubar saja. lebih baik diberikan per individu dan diperkuat,” demikian H. Bono. (bul)