Rekanan RSUD Diminta Kembalikan Kelebihan Pembayaran

Inilah gedung rehabilitasi medik milik RSUD Kota Mataram. BPK menemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp500 juta. Rekanan diminta segera mengembalikan ke kas daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) ditemukan kelebihan pembayaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai terbuka. Salah satunya, rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Indikasinya ada kelebihan pembayaran pada pengerjaan proyek rehabilitasi medik sekitar Rp500 juta. Rekanan diminta segera mengembalikan.

Rekanan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak Rp16,7 miliar lebih dari pagu anggaran Rp18,2 miliar. Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Kota Mataram dr. H. Lalu Herman Mahaputra membenarkan temuan BPK tersebut. Persoalan itu sedang dikomunikasikan untuk mencari solusi. “Iya, ini sedang didiskusikan,” kata dr. Jack panggilan akrab Direktur RSUD dikonfirmasi, Rabu (20/3).

Pengakuan dia, sebenarnya rekanan ada kelebihan volume pekerjaan. Tetapi auditor negara itu tidak mengakui itu. Namun demikian, ini sedang dicarikan solusi. Di satu sisi, tidak ada kerugian negara. Dan, sisi lain rekanan juga tidak merasa dirugikan.

Pun, ada kewajiban mengembalikan sesuai arahan BPK, mau tidak mau rekanan mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, sebenarnya temuan berulang tidak boleh lagi terjadi di OPD. Secara administrasi mereka telah memahami dan mengerti sistem pelaporan. Justru, kasus ini terulang sehingga evaluasi dilaksanakan di tahun sebelumnya sia – sia.

“Ini kan kasus yang sama. Jadi sia – sia juga kita evaluasi tiap tahun. Toh, juga sama kasusnya,” sesal Wawali. Menurut dia, perlu duduk bersama dengan rekanan yang akan mengerjakan proyek. Mereka pasti mengetahui aturan. Dan, perlu sejak awal menyampaikan kepada rekanan supaya ada komitmen kuat saat mengerjakan pekerjaan. Temuan itu bukan saja menyangkut kerugian negara, tetapi berkaitan dengan marwah pemerintah daerah. “Harus ada pengembalian oleh rekanan, tetapi dampaknya ke pemerintah,”tandasnya.

Temuan Rp500 juta di RSUD bukan nilai yang kecil. Ini akan menjadi beban rekanan untuk mengembalikan ke kas daerah. Mohan akan mengevaluasi titik permasalahan sebenarnya, sehingga kasus serupa tidak terulang ke depannya. (cem)