KPPS dan PPK Rentan ’’Diganggu’’ Peserta Pemilu

Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (Jadi) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyelenggara pemilu di tingkat bawah yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan juga Penyelenggara Pemungutan Kecamatan (PPK) menjadi sasaran yang paling rentan diganggu oleh peserta pemilu untuk melakukan kecurangan pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di Pemilu 2019 ini.

Karena itu, penyelenggara pada tingkat bawah itu, harus benar-benar dipastikan memiliki integritas yang tinggi untuk tidak mudah tergiur dengan berbagai godaan-godaan yang ditawarkan oknum peserta pemilu untuk melakukan kecurangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (Jadi) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang juga merupakan mantan Ketua KPU Provinsi NTB periode 2014-2019. Menurutnya potensi kecurangan paling besar bisa terjadi pada level penyelenggara paling bawah.

“Karena itu kemungkinan caleg (peserta pemilu) akan menggangu penyelenggara itu makin intensif, terutama di KPPS dan PPK. Kalau menganggu, KPU sulit karena KPU itu terima sudah jadi,” kata Aksar kepada Suara NTB.

Dikatakan Aksar, bahwa Pemilu sudah semakin dekat, dan di sisa waktu sampai hari H pencoblosan surat suara tanggal 17 April mendatang, peserta pemilu akan mulai mempengaruhi penyelenggara di bawah untuk diajak melakukan praktik kecurangan. Oleh karena itu, integritas sangat penting dimiliki oleh kelompok penyelenggara pada level bawah.

“Tapi menurut hasil survei, bahwa 80 persen masyarakat  Indonesia itu  percaya dengan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jujur dan adil. Nah saya kira ini jadi modal besar bagi KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pemilu dengan beritegritas, tanpa dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak manapun,” jelasnya.

Baca juga:  Kejutan PKS Berlanjut di Pemilu 2019

Lanjut disampaikan Aksar dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu 2019, hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan KPU yakni terkait dengan kerapian dalam pengadministrasian. Baik dalam proses pemungutan suara maupun rekapitulasi suara. Terutama bagi penyelenggara di tingkat bawah. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus dapat memastikan kemampuan penyelenggara di tingkat bawah terkait tugas dan teknis Pemilu.

“Karena pemilu 2019 ini tantangannya jauh lebih berat, dari Pilkada dan juga pemilu 2014. Karena itu yang paling pokok mereka paham tugasnya, proses memperlakukan pemilih, paham urutan perhitungan, paham menentukan suara sah dan tidak sah, serta terkait administrasi. Karena akuntabailitas itu adalah administrasi,” jelasnya.

Lanjut, yang tidak kalah penting juga yakni pendidikan pemilih. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang tatacara memilih dengan banyaknya jenis surat suara yang akan dipilih. Sehingga hal ini menimbulkan potensi suara tidak sah akan tinggi.

“Banyak caleg yang khawatir mereka kalah karena pemilihnya salah pilih. Nah hal ini kemudian mendorong adanya potensi kecurangan, caleg menggunakan jalan pintas untuk memastikan kemenangannya yakni bekerja sama dengan penyelenggara. Karena itulah penyelenggara di tingkat KPPS dan PPK paling rawan diganggu,  kalau di KPU sulit, karena KPU terima sudah jadi,” jelasnya.

Baca juga:  Loteng dan Mataram Belum Tuntas, KPU NTB Perpanjang Masa Pleno Rekapitulasi

Senada dengan Aksar, komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi data dan informasi, Suhardi menjelaskan bahwa praktik kecurangan paling rentan terjadi di penyelenggara tingkat bawah. Sebab kalah menangnya peserta pemilu itu ditentukan oleh suara di TPS. Karena itu tidak heran jika penyelenggara paling bawah merupakan pihak yang paling rentan mendapatkan gangguan untuk melakukan kecurangan.

“Karena kalau KPU itu sifatnya hanya mengesahkan hasil pemungutan suara yang ada di TPS. Jadi benar kalau di TPS itu sangat rawan, karena itulah Bawaslu juga menempatkan pengawasnya di tiap-tiap TPS,” kata Suhardi.

Ditempat terpisah, Koordinator divisi teknis KPU NTB, Agus Hilman menyampaikan dalam mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan tersebut, pihkanya dalam melakukan proses rekrutmen anggota KPPS yang sedang berlangsung saat ini dengan seselektif mungkin. Sehingga kekhawatiran tersebut tidak bisa diminimalisir.

“Kita sudah antisipasi hal itu, dan memang dalam aturan juklak dan juknis rekrutmen ditegaskan salah satu syaratnya adalah calon  anggota KPPS tidak pernah menjabat sebagai pengurus atau anggota parpol dan tidak pernah jadi tim sukses selama lima tahun. Jadi anggota KPPS yang kita rekrut adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, dan tidak punya afiliasi politik dengan peserta,” katanya. (ndi)