Walikota Dilema Pecat ASN Eks Napi Koruptor

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku dilematis melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk memecat tidak dengan hormat ASN mantan napi korupsi sebelum 30 April 2019. Jika tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap posisinya sebagai kepala daerah.

“Saya dilema juga dengan aturan ini,” kata Walikota pekan kemarin.

Tercatat ada lima pegawai Kota Mataram telah menjalani masa hukuman. Dan, kembali berdinas setelah hukuman mereka selesai. Akan tetapi, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri menjadi malapetaka bagi ASN eks napi korupsi. SKB ini mengharuskan mereka dipecat. Dan, Pemkot Mataram mulai Januari lalu menghentikan gaji mereka.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

Terhadap kebijakan itu, Walikota minta perlu ada sikap dari provinsi untuk mengambil keputusan bersama. Kasus ini tidak saja terjadi di Kota Mataram. Dipastikan kasus serupa juga terjadi di kabupaten/kota bahkan di provinsi.

Sikap bersama dimaksud Walikota, kalaupun kebijakan memberhentikan eks napi koruptor harus dilaksanakan bersama – sama.

“Ini jadi pikiran berat saya. Mau saya kita bersama provinsi mengambil kebijakan. Jangan kita telah menjalankan, ternyata daerah lain tidak melaksanakan,” tandasnya.

Persoalan lain adalah, mereka yang terancam dipecat sedang mengajukan judicial review. Jika putusan memenangkan mereka, sementara pemerintah daerah telah memecat secara tidak hormat. Justru, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Artinya, pemerintah di daerah menjadi sasaran dan bertanggungjawab.

Baca juga:  Terdakwa Korupsi Jambanisasi Bayan Dihukum Satu Tahun Penjara

Oleh karena itu, perlu ada sikap bersama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota se – NTB. Sebab, regulasi ini harus dilaksanakan. Jika tidak berimplikasi terhadap pemecatan kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Bagaimana dengan mantan Kepala Dinas Pendidikan, H.Sudenom. Apakah akan masuk daftar nama pegawai dipecat? Walikota dua periode ini menyampaikan, kasus dialami mantan Kadisdik, H. Sudenom berbeda dengan lima ASN sebelumnya. Kelima ASN dihukum sebelum aturan keluar. Sedangkan, H. Sudenom divonis bersalah oleh pengadilan setelah aturan tersebut dikeluarkan. Secara otomatis yang bersangkutan dipecat sebagai pegawai negeri sipil. “Lima orang ini beda persoalannya. Ini sebelum SKB tiga menteri. Kalau dia (H. Sudenom) setelah SKB,”demikian kata dia. (cem)