8.434 KK Pilih Rika, Pemprov Turunkan Tim Periksa Legalitas dan Kualitas Kayu

Salah satu rumah berbahan kayu yang dibangun sendiri warga Lading Lading, Kecamatan Tanjung KLU. Mereka mengaku trauma bangunan berbahan beton meski bantuan pemerintah. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Minat masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa jenis Rika cukup tinggi, mencapai 8.434 unit. Untuk memastikan kualitas dan legalitas kayu yang akan digunakan membangun Rumah Instan Kayu (Rika), Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerjunkan tim ke tujuh kabupaten/kota terdampak gempa.

‘’Tim yang ditunjuk Dinas LHK akan bergerak secara bertahap mulai Lombok Utara  bersama TNI dan Polri. Untuk melakukan verifikasi terhadap perusahaan penyedia kayu yang sudah mengajukan permintaan untuk dilakukan verifikasi,’’ kata Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 10 Maret 2019 siang.

Sesuai persyaratan, kata Mursal, kayu yang digunakan untuk membangun Rika bagi korban bencana gempa harus legal dan kualitasnya minimal kelas 2. Legalitas dan kualitas kayu inilah yang akan diperiksa ke belasan perusahaan penyedia kayu di daerah terdampak bencana.

Baca juga:  Penyimpangan Dana Gempa, BPBD Sarankan Lapor Polisi dan “NTB Care”

‘’Maka itu akan diberikan rekomendasi, tanda bahwa kayu tersebut sudah terverifikasi dari aspek legalitas maupun jenis dan spek kayu yang dimaksud,’’ terang Mursal.

Dalam melakukan verifikasi legalitas dan kualitas kayu, ada ahli yang dilibatkan. Termasuk penyidik kehutanan. ‘’Karena untuk terverifikasi secara jelas dari sisi legalitas butuh ahli dan penyidik. Apakah kayunya dari sumber legal atau masih patut dipertanyakan,’’ ujarnya.

Data BPBD NTB, minat masyarakat bangun Rika sebanyak 8.434 unit. Tersebar di Lombok Barat 69 unit, Lombok Utara 6.531 unit, Lombok Timur 1.135 unit, Sumbawa Barat 531 unit dan Sumbawa 381 unit. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan sedang dilakukan percepatan pembangunan rumah tahan gempa, terutama Rika.

‘’Kita ingin membuka segala kebuntuan,miskomunikasi yang selama ini kita  terjadi antara Rekompak dengan Pokmas, kita urai semuanya. Jadi tadi kita fokus berbicara masalah Rumah Instan Kayu (Rika),’’ kata Rum usai pertemuan di Kantor Gubernur, pekan kemarin.

Baca juga:  Banyak Masalah, BPBD NTB Desak Ubah Inpres

Rum mengatakan, untuk pembangunan Rika harus dipastikan sumber kayunya. Dua persyaratan dalam membangun Rika. Pertama, kayunya berasal dari sumber legal. Kedua, kayunya memenuhi kualitas yang dipersyaratkan, minimal kelas 2.

Untuk memastikan legalitas dan kualitas kayu yang digunakan membangun Rika, Sekda menugaskan Dinas LHK melakukan pengawalan. Sehingga kayu yang dapat digunakan membangun Rika sudah ada stempel dari Dinas LHK.

Bagi  supplier kayu diminta jangan khawatir. Sepanjang kayu yang dijual legal dan kualitasnya minimal kelas 2. Maka akan dibayar oleh Pokmas melalui BRI. ‘’Sistemnya cash and carry, ada barang ada uang,’’  tandas Rum. (nas)