TP4D Terima Permintaan Pendampingan Enam Paket Proyek

Suasana presentasi manajemen RSUP NTB di hadapan tim TP4D di aula Inspektorat belum lama ini. Permintaan pendampingan itu merupakan salah satu dari enam paket yang diajukan. (Suara NTB/ist_irbansus) 

Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) gabungan Kejati NTB, Polda NTB dan  Inspektorat Provinsi NTB menerima enam paket permintaan pendampingan proyek. Permintaan itu sedang dalam proses telaah.

Enam paket itu, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), terkait pembangunan proyek gedung  Imigrasi Bima. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk pengadaan alat alat kesehatan (Alkes). Proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk paket pembangunan bendung dan pekerjaan multiyears.

Pendampingan proyek Gedung Bea Cukai Mataram untuk Gedung Kepabeanan. Permintaan juga datang dari Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk pengadaan hand tractor dan pembangunan irigasi tetes. Terakhir dari Pelindo III untuk pembangunan terminal.

Enam instansi itu mengajukan masing-masing paket proyek untuk pendampingan tahun 2019. Saat ini sedang dalam proses telaah oleh tim TP4D gabungan Intelijen Kejati NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Irbansus Inspektorat NTB.

‘’Surat permintaan sudah masuk, tinggal dalam proses kajian. Setelah itu, akan dilakukan ekspose untuk menentukan apakah bisa didampingi atau tidak,’’ kata Kepala Seksi (Kasi)  TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH., MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH,  Jumat, 8 Maret 2019.

Dalam proses telaah ini, akan dilakukan analisis dokumen yang diajukan. Bersamaan dengan itu akan dilakukan kajian hukum untuk menentukan  dapat didampingi atau tidak.

‘’Apakah pekerjaan sesuai mekanisme pendampingan, bagaimana apakah ada berdampak hukum atau tidak. Baru buat berita acara kesepakatan pendampingan,’’ jelasnya.

Setelah ada kesepakatan pendampingan, akan dilanjutkan dengan tahapan pendampingan secara teknis bersama instansi yang mengajukan permintaan. Hal ini juga berlaku pada pendampingan paket-proyek sebelumnya.

Menurut Dedi, tidak ada jaminan semua paket proyek itu diberikan pendampingan. Jika tersangkut dengan masalah hukum atau pidana, maka akan ditolak karena prinsip tugas TP4D menghindari potensi masalah pada proyek, sejak perencanaan hingga pelaksanaan. (ars/*)