Kampung KB Dangiang Terbentuk Pascagempa

Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS. (kanan) saat penarikan undian doorprize dalam acara sosialisasi Advokasi dan KIE program KKBPK di Desa Dangiang Dusun Serimbun Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Jumat (8/3).

Perwakilan BKKBN NTB Bersama Mitra Kerja Menggelar Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK

Tanjung (Suara NTB) – Perwakilan BKKBN NTB bersama mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi Advokasi dan KIE program KKBPK di Desa Dangiang Dusun Serimbun Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS.

Kepala Dusun Serimbun sekaligus Ketua Kampung KB, Badrun dalam sambutannya mengatakan,  kegiatan sosialisasi, advokasi, dan KIE program KKBPK yang digelar Perwakilan BKKBN NTB bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Tahun 2019 ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Terlebih lagi, kampung KB di Desa Dangiang baru terbentuk dua bulan pascagempa. ‘’Sehingga dengan adanya kampung KB tersebut, kami bisa merencanakan kebutuhan masyarakat setelah gempa  bumi,’’ katanya.

“Kami bersyukur Kampung KB bisa menyelenggarakan program-programnya dengan baik,”ungkapnya. Dikatakan Badrun, pascgampa bumi banyak hal yang harus dibenahi  terutama lingkungan. Karena masih banyak masyarakat yang tinggal di dalam tenda. Sehingga kebersihan di lingkungan harus ditingkatkan. ”Apalagi pascagempa ini banyak yang perlu kita tata di dalam lingkungan kita. Untuk itu kesadaran masyarakat, bagaimana kita mengelola kampung  kita menjadi lebih baik terutama dalam hal kebersihan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, dalam sambutannya menerangkan tentang usia pertama kehamilan yaitu pada usia 21 tahun. Karena pada usia ini, sudah dianggap mampu untuk menjaga anak. Sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas.  “Jadi kehamilan pertama itu 21 tahun keatas.  Kenapa ini diperlukan, karena kita melanjutkan amanah Rasul. Kita ingin generasi kita menjadi generasi yang berkualitas,”ujarnya.

Selain itu, para peserta sosialisasi di Desa Dangiang diharapkan bisa memeriksa kehamilannya minimal empat kali dan bahkan setiap bulan. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan janinnya. Imunisasi serta mengkonsumsi makanan bergizi sangat diperlukan untuk pertumbuhan calon bayi.

“Pemeriksaan kehamilan empat kali minimal, dan yang terbaik setiap bulan agar terpantau dengan baik. Jangan lupa imunisasi harus lengkap. Jadi mulai dari kehamilan sudah ada imunisasi dan jaga gizinya juga harus baik. Gizi baik bukan berarti harus beli daging, tapi saya lihat di sini tanah subur, sayur banyak dan silakan manfaatkan,”sarannya.

Untuk melahirkan generasi yang berkualitas, masyarakat ditekankan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi bayi. Selain itu, para orang tua diminta untuk memberikan ASI eksklusif selama dua tahun kepada bayi. “Bayi kita harus disusui selama dua tahun. Pemberian ASI itu harus lengkap selama dua tahun. Dan di saat  menyusui pertama ada zat yang tidak boleh dibuang yaitu kolestrum. Nanti juga harus melakukan MP ASI,”katanya.

Samsul Aman menegaskan, keberadaan kampung KB di desa tersebut diharapkan mampu untuk menekan adanya balita kekurangan gizi dan pernikahan dini. Karena pembangunan kampung KB yang sudah dilakukan agar bisa melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat. ”BKKBN membentuk wadah kampung KB, BKKBN hanya membiayai pertemuannya tetapi dari pertemuan itu, silakan diundang lintas sektor terkait sesuai kebutuhan masyarakat datangkan ke kampung KB. Kalau lintas sektor tahu kalau kampung KB ini banyak yang menganggur maka usulkan kepada instansi terkait untuk lakukan pelatihan keterampilan,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS dalam setiap kesempatan selalu menekankan untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini. Karena anak yang menikah usia dini maka akan berakibat putus sekolah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor angka kemiskinan bertambah, karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

”Kalau nikah usia sekolah, maka  akan anak berhenti sekolah. Tidak dapat ijazah, tidak dapat pekerjaan dan tidak dapat uang. Jadi tahu kan dampak menikah usia dini. Jadi itulah sebabnya kita atur tentang kependudukan,” kata Ermalena saat memberikan arahan.

Selain berdampak pada persoalan sosial, penikahan dini juga akan berdampak pada kesehatan anak tersebut. Karena anak yang menikah usia dini belum siap untuk hamil. “Kalau nikah usia dini, tentunya dia belum siap untuk hamil dan melahirkan secara sempurna,  anak kecil gendong anak kecil. Apakah anak kecil yang melahirkan anak itu bisa menjaga anak? tidak bisa. Kalau tidak mau anak kita menjadi anak yang miskin, maka antarkan anak kita mendapatkan ijazah baru ijab sah,”katanya.

Dengan demikian fungsi kampung KB yang sudah terbentuk di Desa Dangiang Kabupaten Lombok Utara, bisa mengantarkan masyarakat menjadi lebih baik. “Kampung KB harus merubahnya. Antarkan anak-anak menjadi lebih hebat, bagaimana caranya sekolahkan dan dapat ijazah dulu,”ungkapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, panitia menyiapkan berbagai hadiah doorprize menarik kepada peserta.  Panitia juga memberikan satu unit laptop kepada pengurus Kampung KB Desa Dangiang dan juga  memberikan kipas angin kepada pemerintah Desa Dangiang. (azm/*)