Jembatan Provinsi Putus, Setahun Warga Seberangi Sungai

Sejumlah guru dan warga yang menyeberang sungai dengan sepeda motor. Keadaan Desa Kananta Kecamatan Soromandi itu dialami dua tahun terakhir, akibat jembatan utama di sana putus total. (Suara NTB/ist_arifudin)

Mataram (Suara NTB) – Pemandangan yang memperihatinkan di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Akibat jembatan putus Februari 2018 lalu, hingga Februari 2019 kini masyarakat terpaksa menyeberangi sungai.

Jembatan tersebut diketahui jadi penghubung Desa Kananta, Desa Sai, dan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi. Tidak saja untuk akses tiga desa, jembatan itu jadi koneksi dari Kabupaten Bima ke Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Disebut jalur Lingkar Utara, status jalan menjadi kewenangan provinsi, karena menghubungkan dua kabupaten.

Jembatan diketahui jebol akibat digerus bajir bandang setelah hujan deras Kamis 15 Februari tahun 2018 lalu. Tidak ada yang tersisa. Semua komponen jembatan hanyut ke laut yang jaraknya hanya 100 meter.

Warga Desa Punti Kecamatan Soromandi, Subari setahun lalu melewati jalur itu saat menuju Desa Sampungu. “Sampai sekarang tidak ada perubahan. Masih rusak,” kata Subari kepada Suara NTB, Rabu (20/2). Sejak jembatan putus, praktis ia dan warga lainnya terpaksa turun menyebrang sungai. Jika debit air sungai kecil, rintangannya tinggal melewati kerikil dan batu cadas. “Kalau air sungai besar, tidak bisa nyebrang samasekali. Ya sudah, diam di pinggir jalan, sambil tunggu air kecil,” kata mantan guru terpencil di SMA 2 Soromandi yang kini mengajar di SMA 3 Kota Mataram ini. Semakin menyedihkan jika laut pasang dan bertemu dengan air sungai. Terpaksa warga menunggu hingga air surut.

Pengalaman pahit itu masih dirasakan warga, terutama para guru yang mengajar di Desa Sai dan Desa Sampungu. Jarak tempuh dari tempat tinggal ke jembatan hingga lokasi mengajar cukup jauh, sehingga tidak ada pilihan kecuali harus menyebrang sungai. ‘Penderitaan’ itu dirasakan juga Arifudin, guru SMA 2 Soromandi lainnya. “Kalau banjir datang, antrian kendaraan panjang, tunggu air surut,” akunya kepada Suara NTB. Pengendara menunggu di ujung jembatan sambil berharap air cepat surut. Seringkali ia dan guru lainnya terlambat mengajar karena tidak bisa menghindari situasi itu.

Di hari lain, jika terpaksa harus menyebrang, warga menggunakan jasa pemuda setempat untuk memanggul sepeda motor. Bukan tanpa biaya. “Sekali nyebrangkan motor itu biayanya Rp 30 ribu,” sebutnya.

Jika nekad menyebrang sendiri, maka lepas sepatu, lipat celana, motor dituntun menyebrang sungai.

Salah seorang guru lainnya, Azhar mengaku setiap pergi mengajar di Desa Sai dirinya sangat was-was. Terutama ketika hujan datang. ’’Untuk ke Desa Sai, saya harus melewati Kananta,’’ akunya.

Jika hujan, praktis debit air sungai naik. Itu yang mengkhawatirkan Azhar. Seringkali merasa sedih saat pulang mengajar. Dia mengaku tidak bisa pulang karena dihadang air sungai berwarna keruh, bercampur lumpur. Sesekali ada warga setempat yang membantu. ’’Saya minta bantuan warga. Saya dipikul, dan motor saya dipanggul warga,’’ tuturnya.

Jembatan terkesan dibiarkan setelah ambruk diterjang banjir. Padahal, warga sudah berkali-kali mengusulkan pembangunan jembatan baru, karena menjadi penghubung satu satunya hingga Kilo Dompu.

Dianggarkan Rp 5 Miliar

Pemerintah Desa Kananta sudah berupaya membuat jembatan alternatif. Mereka merangkai bronjong untuk memudahkan pengedara melintasi sungai itu. ’’Jembatannya masih parah sampai sekarang. Belum diperbaiki,’’ kata Kepala Desa Kananta, Aidin.

Meski tanpa jembatan, pengendara tetap bisa melintas. Pihaknya sudah menyediakan brojong sebagai jembatan sementara agar tidak menyulitkan pengendara. ’’Tapi kalau airnya naik, tidak bisa lewat,’’ aku dia.

Diakuinya, jembatan itu adalah penghubung jalan lingkar utara, akses satu satunya bagian Utara yang menghubungkan Bima dengan Dompu. Aidin mengaku, sudah dua kali mengajukan proposal perbaikan jembatan. Bahkan, dirinya sudah pernah dipanggi Bupati Bima awal Januari.

’’Ini jalan provinsi. Kabarnya sudah ada anggaran. BPBD NTB sudah pernah datang melihat kondisi jembatan Kananta,’’ ungkap dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum mengakui kondisi memprihatinkan dialami warga Soromandi. Ia sudah menindaklanjuti setelah ada surat dari Bupati Bima, Hj. Dinda Damayanti Putri tentang tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bima. “Sudah disetujui Gubernur Rp 5 miliar, berdasarkan surat Bupati itu,” ujarnya.

Dana itu disebutnya sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB dan tinggal di eksekusi. Hanya saja, Bupati Bima diminta untuk memperpanjang masa tanggap darurat yang sudah berakhir 16 Januari lalu.

Mekanisme pelaksanaan proyek dengan Penunjukan Langsung (PL) karena status penanganan bencana. “Saya akan panggil PPK, untuk segra tanda tangan SPK (Surat Perjanjian Kerja). Jadi nanti SPK dulu, penunjukkannya paralel dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan). Sementara untuk pembayaran diakhir, setelah selesai pekerjaan,” tandasnya.

Sejauh ini tidak ada perubahan soal anggaran, hanya tinggal pelaksanaan. Rum pun berharap rekanan bisa lebih cepat, mengingat kebutuhan jembatan masyarakat setempat sifatnya mendesak. (ars)