Kurang 1000 Fasilitator

H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

PERBAIKAN rumah rusak berat akibat gempa belum bisa maksimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kekurangan 1.036 fasilitator.

Dalam catatan PUPR NTB, saat ini baru siap 1.364 fasilitator. Sementara kebutuhan  fasilitator sekitar 2.400  orang, karena harus menangani 78.000 lebih rumah rusak berat.   ‘’Sehingga kita kekurangan 1.036 fasilitator,’’ ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Selasa (19/2).

Namun sebagai solusi, Satgas PUPR sedang melakukan rekrutmen fasilitator sebanyak 1.310 orang.  Mereka akan ditempatkan di daerah terdampak,  melengkapi jumlah fasilitator yang sudah direkrut sebelumnya.

Kebijakan rekrutmen fasilitator PUPR itu, tidak hanya untuk kalangan sipil. Sehingga perlu tambahan fasilitator dari TNI/Polri minimal 500 orang untuk rusak berat. Sedangkan untuk fasilitator rusak sedang dan ringan sudah tersedia 1.000 personel tenaga sipil, ditambah 500 personel TNI dan  200 personel Polri.

Kendala lain soal kriteria Rumah Tahan Gempa (RTG)  sesuai  Instruksi Presiden (Inpres ) Nomor 5 tahun 2018, salah satunya jenis beton untuk bangunan Risha. Fakta didapat di lapangan, masyarakat masih trauma dengan beton.  Sehingga perlu memperbanyak tipe rumah yang tidak menggunakan unsur beton. Seperti tipe rumah yang menggunakan baja yaitu Risba dan  kayu seperti Rika.

Prosesnya penanganan diakui masih lamban. Karena dukungan masyarakat, khususnya korban  belum maksimal. Swadaya masyarakat yang diharapkan, juga tak optimal. Karena kondisi masyarakat belum pulih secara materi maupun mental.

‘’Sehingga pembangunan hunian tetap dilaksanakan dengan metode kontraktual dengan penyedia jasa. Dalam arti,  pelibatan pihak ketiga seperti Kadin dan asosiasi perusahaan lainnya,’’ paparnya.

Masalah lain diungkapkannya, ketersediaan material setelah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani. Dalam kesepakatan yang ditandatangani melalui Pakta Integritas beberapa waktu lalu, seharusnya material sudah tersedia dua hari setelah SPK. Namun faktanya, hingga jelang sepekan, dana belum juga digunakan membeli material. Praktis uang masih tertahan di Pokmas.

‘’Sebab tergantung aplikatornya. Jika ada barang, mereka akan langsung droping ke Pokmas pemesan. Tapi kalau tidak ada barang, mereka ndak bisa drop. Ini masalahnya,’’ kata Rum.

Situasi di lapangan, kata dia, setelah SPK ditandatangani,  tidak lantas material tersedia. Karena mereka harus memesan dari Surabaya atau daerah lain. Pemesanan ini pun tergantung banyak pemesan, semakin banyak, akan cepat diajukan permintaan.

‘’Apalagi tidak semua sudah bikin pabriknya. Mereka kebanyakan pabriknya di daerah lain, sehingga harus pesan,’’ jelasnya.

Maka  idealnya, aplikator yang dilibatkan dalam kontrak harus bonafid. Punya modal, perusahaan yang jelas, memiliki pabrik material di NTB.  Namun syarat ideal itu masih sulit dipenuhi. ‘’Ukuran bonafit itu, kalau sudah SPK, harusnya langsung tersedia materialnya. Tapi memang masih ada kelemahan di aplikator,’’ ujarnya.

Saat ini, lanjut Rum, bolanya ada di aplikator, karena urusan transfer sudah beres dari rekening masyarakat penerima manfaat kepada Pokmas.

Dalam agreement sebelumnnya, aplikator harus menyediakan material untuk 78.000 lebih rumah rusak berat. Namun setelah dievaluasi,  aplikator  hanya siap membangun 58.000 rumah. Targetnya semakin kecil menjadi 24.000 rumah rusak harus ditangani. ‘’Sebab baru 28 ribu rumah yang 100 persen ditransfer. Ya selesaikan yang 24 ribu itu saja dulu,’’ katanya.

Proses ini benar-benar tidak mudah. Diakuinya, ada tahapan alot. Meski dana sudah ditransfer dan tinggal dibelanjakan ke aplikator. Korban penerima bantuan  yang sudah memilih jenis Rika, Riko, Risha, Risbari atau jenis lain, belum tentu tersedia materialnya. Sehingga pemesanan yang material tersedia bisa terpenuhi lebih awal. (ars)