Danrem : Jangan Ada ‘’Jatah Preman’’ dari Pembangunan Huntap

Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han memperingatkan jajarannya yang terlibat jadi fasilitator. Peringatan keras agar tidak meminta ‘’jatah preman’’ dari dana transfer untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

‘’Jatah preman’’ sebagai  istilah lain dari pungutan liar (pungli), menurut Danrem harus dicegah. Jangan ada niat, apalagi sampai memotong.

Peringatan itu disampaikan Danrem saat mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Lombok Tengah dan Lombok Timur, akhir pekan lalu.

Ditegaskan Danrem, agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diterjunkan ke lokasi mendampingi fasilitator tidak main-main. Kehadiran Babinsa ditegaskannya juga untuk mengawasi penyaluran dana itu.

‘’Jangan ada yang memanfaatkan momen rehab rekon untuk minta-minta jatah preman,’’ tegas Danrem mengingatkan. Jangan sampai, katanya, dana transfer dari pusat itu macet, apalagi  ada yang mencoba melakukan pungli.

Baca juga:  Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali

‘’Jangan sampai memberatkan masyarakat dengan pungutan-pungutan yang tidak jelas,’’ tegasnya. Jika sampai ditemukan, tidak saja berhadapan dengan pihaknya, tapi wajib menjalani proses hukum.

Ditekankannya, para Babinsa dan Babinkamtibmas dari Polri  agar memanfaatkan momen pendampingan itu untuk menciptakan kebersamaan dengan masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat gotong royong demi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).

Selain itu, Danrem meminta peranan para Babinsa dan Babinkamtibmas bersama Pokmas agar selektif menentukan toko bangunan.  Diingatkan, agar tidak menggandeng toko bangunan yang tak menyediakan material dibutuhkan sesuai spek. Ini menurutnya akan memperlambat proses rehab rekon.

Baca juga:  Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali

‘’Masyarakat tidak perlu khawatir tentang harga material, tidak ada toko bangunan yang menaikkan harga barang materialnya. Bagi toko bangunan yang sudah ada kontrak kerjasama agar segera mengirim material ke lokasi rehab rekon dan tidak boleh lebih dari dua  hari setelah uang diterima,’’ pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memberikan dana stimulan rehab rekon rumah kepada korban gempa di NTB sesuai tingkat kerusakan. Rumah yang rusak berat mendapat Rp50 juta, rumah yang rusak sedang Rp25 juta dan rumah yang rusak ringan Rp10 juta. Total dana transfer dari pusat mencapai Rp3,5 triliun. (ars)