BPKP Ingatkan Dana Bencana Mengendap Jelang Masa Transisi

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawsasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mengingatkan soal dana idle atau dana nganggur jelang masa transisi penanganan bencana Lombok – Sumbawa yang berakhir  Tanggal 25 Februari mendatang. Sementara progres pembangunan hunian tetap (huntap) masih minim, sejalan dengan kecilnya nilai pencairan anggaran dari total Rp 3,6 triliun yang sudah ditransfer.

Kepala BPKP NTB Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD kepada Suara NTB, Selasa, 29 Januari 2019 kemarin menegaskan, persoalan pencairan anggaran yang belum maksimal menjadi catatan pihaknya, dalam laporan keuangan disebut dana idle. Dalam sejumlah rapat dengan Gubernur NTB, BPBD NTB, termasuk dari unsur TNI, selalui disampaikan soal upaya percepatan. Ia mendorong semua pihak bekerja keras untuk memaksimalkan perangkat, sehingga anggaran bisa terserap maksimal.

“Ini yang menjadi hal yang harus dikerjakan bersama-sama. Ini (pencairan) sudah menjadi masalah strategis, membutuhkan peran pimpinan untuk ambil keputusan,” kata  Kepala BPKP.

Dengan berakhirnya masa transisi per tanggal 25 Februari mendatang, artinya masa penggunaan anggaran Dana Siap Pakai (DSP)  harus dihentikan. Sebab jika dilanjutkan, akan menjadi masalah ketika “dipaksakan” pencairan anggaran tanpa dasar  aturan. Maka opsi yang harus dilakukan, disebutnya, menerbitkan aturan baru atau memperpanjang masa transisi.  “Apa mau di-extend (perpanjang) atau tidak. Ini kan membawa konsekuensi. Harus dipertimbangkan juga,” sarannya.

Menggunakan aturan aturan baru untuk pencairan atau perpanjangan masa transisi, sama sahnya sesuai aturan.  Terpenting, kata dia,  DSP yang sudah ditransfer pusat, bisa tetap dicairkan ke masyarakat terdampak gempa untuk huntap. Perpanjangan pun harus dipertimbangkan agar efektif agar  realisasi anggaran ke Pokmas bisa terserap maksimal.

Baca juga:  Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol

“Jangan sampai. Sebab kalau extend terlalu sering tidak terlalu efektif.  Tapi kalau tidak extend, apa langkah yang harus diubah.  Jadi ini butuh pemecahan masalah,” tandasnya.

Catatan tersebut sejauh ini baru diingatkan ke Gubernur NTB, BPBD NTB, Dinas PUPR serta stakeholder lain berhubungan dengan penanganan bencana gempa Lombok dan Sumbawa. Namun tidak sebatas di daerah, karena kebijakan ada di BNPB.

Sementara Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Teguh Prihandono yang melakukan aksistensi pada penanganan bencana juga mengingatkan sama. Lebih rinci diungkapnya, penyebab lambannya penanganan bencana akibat validasi data korban yang tidak maksimal.  Klasifikasi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat belum lengkap. Temuannya, validasi sering berubah sehingga kepastian masyarakat penerima dana melalui Pokmas belum juga klop.

“Jadi validasi terkesan buru-buru. Sehingga jadi masalah pada saat proses pencairan,” jelasnya.  “Jadi  salah satu keterlambatan bentuk Pokmas adalah validasi data,” jelasnya.

Diungkapkannya, dana transfer  saat ini sudah masuk mencapai Rp  3,6 triliun. Namun dari proses pencairan, masih relatif minim atau mencapai 3 persen. Dipastikanya, target untuk mengejar masa transisi tidak akan tercapai, sebab dana masih Rp 3,5 triliun mengendap di rekening.  Masalah tidak itu saja. Meski pun perpanjangan, rentan waktu untuk pencairan berikutnya akan panjang, jika dibandingkan dengan realisasi yang masih terus minim seperti sebelumnya.

“Kebutuhan transfer (ke rekening Pokmas) masih panjang. Ini masih minim penggunaan,” tandasnya.

Baca juga:  Dana Kelurahan Terancam Dicabut

Menurutnya, proses pencairan harus maksimal, agar tidak jadi dana idle atau anggaran nganggur. “Kalau tidak ditaransfer, nanti banyak anggaran idle. Jangan terlalu  lama dibuat mengendap, karena peruntukannya sudah jelas,” jelasnya.

Rekomendasi disampaikan untuk hasil asistensi, agar dana DSP tersebut tidak menganggur  terlalu lama. Selebihnya, rekomendasi atau catatan catatan itu sudah disampaikan saat rapat koordinasi.

Dihubungi terpisah, Kabid Kedaruratan BPBD NTB Agung Pramuja memastikan sudah mengkaji antisipasi berakhirnya masa transisi. “Bisa perpanjangan, bisa juga dengan langkah lain,” kata Agung.

Perpanjangan sesuai SOP akan diberlakukan selama dua bulan, agar anggaran DSP yang mengendap bisa dilanjutkan pencairannya. “Kalau tidak perpanjangan, ada aturan yang membolehkan pencairan tetap dilakukan. Pencairan anggaran dalam keadaan darurat,” kata Agung, namun  belum bisa menyebutkan aturan dimaksud, karena masih dalam proses pengkajian.

Sementara data per Jumat 25 Januari 2019 realisasi dana rekonstruksi untuk rumah rusak berat masih relatif kecil.  Sesuai data BPBD NTB,  data rumah rusak berat terverifikasi  mencapai 70.421 unit, sedangkan yang sudah di-SK-kan  65.421 unit.

Total anggaran yang dibutuhkan  Rp3.830.740.000.000, sementara yang sudah direalisasikan atau disetujui  Rp 1.543.115.000.000.

Minimnya realisasi anggaran terlihat dalam catatan terbaru tersebut. Dana masuk ke rekening Pokmas  baru mencapai Rp198.697.300.000. Dana dicairkan ke aplikator  Rp 44.203.370.790, sedangkan dana dicairkan ke toko  Rp 32.913.874.462. Dana dicairkan untuk ongkos tukang  Rp 8.877.246.800. Sementara  pokmas yang dibutuhkan  5.899 kelompok,  yang sudah terbentuk  3.006 kelompok, sedangkan yang sudah kontrak  2.516 KK. (ars)