Pembangunan Hotel di Tampah Boleq Jerowaru Diprotes Warga

Peletakan batu pertama pembangunan Layang-Layang Resort di kawasan Tampah Boleq, Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Sabtu,  19 Januari 2019. (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Pembangunan Layang-Layang Resort yang terletak di kawasan Tampah Boleq, Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dimulai, Sabtu,  19 Januari 2019. Tanda dimulainya pembangunan tersebut dengan dilakukannya peletakan pertama oleh Ilham Habibie dari PT. Temada Pumas Abadi selaku investor dan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ,SH. Kegiatan ini dikawal ketat aparat kepolisian seiring dengan adanya penolakan dari warga setempat.

Pada kesempatan itu, Wabup mengatakan hadirnya dalam acara peletakan batu pertama tersebut bukanlah berdasarkan inisiatifnya sendiri. Tapi, sudah berkoordinasi dengan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy.,MM. Untuk itu, katanya, tidak ada perbedaan pendapat, pemikiran dan tindakan antara dirinya dengan bupati terkait pembangunan hotel di kawasan Tampah Boleq. “Pak bupati saat ini sudah mengetahui duduk persoalan lahan ini. Jadi tidak ada persoalan, baik antara saya dengan pak bupati,” terangnya.

Bupati juga menjelaskan, izin-izin untuk dilakukan pembangunan di kawasan itu sudah dilengkapi oleh PT. Temada Pumas Abadi, yang di mana izin-izin tersebut regulasinya ada di pemerintah pusat. Akan tetapi, yang diinginkan oleh pemerintah daerah yakni PT. Temada memperbaharui kembali izinnya lagi sebagaimana mestinya dan aturan yang berlaku. Rumaksi menegaskan, indikasi pembangunan dilakukan di roi pantai itu tidaklah benar, melainkan hal-hal seperti itu disampaikan oleh provokator.

“Saya sudah baca dan percaya perusahaan yang berinvestasi di tempat ini serius. Namun kita dari pemerintah akan terus pantau investor yang berinvestasi di sini,” janjinya.

Wabup menegaskan, pihak investor harus memperhatikan kearifan lokal dan kesejahteraan warga sekitar. Termasuk di dalam menyerap tenaga kerja, warga lokal harus menjadi prioritas utama, warga lokal yang harus bekerja minimal 60 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ilham Habibie, menyampaikan investasi yang dilakukan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di Pulau Lombok, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat terus membaik.

Seiring dengan berlangsungnya proses peletakan batu pertama, warga dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Alarm Lotim, menggelar aksi unjuk rasa penolakan bertempat di bundaran Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru. Massa yang berjumlah puluhan orang itu meminta supaya peletakan batu pertama tersebut dihentikan, karena lahan tersebut merupakan tanah ulayat atau tanah adat. “Ini tanah adat, tanah nenek moyang kami,” ujar Ketua AMAN, Sayadi.,SH.

Dalam aksinya, ia menyinggung Bupati Lotim sebelumnya mengatakan jika tanah tersebut merupakan tanah Tampah Boleq yang merupakan tanah adat. Terkait dengan pernyataan itu, kata Sayadi, tidak semestinya tanah tersebut dimiliki oleh perseorangan, apalagi akan sebuah hotel oleh investor yang peletakan batu pertamanya dihadiri langsung oleh wabup. “Seharusnya pemerintah mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat,” kritiknya.  (yon)