Penanganan Korupsi, Polda NTB Ditarget Bongkar Lima Kasus Baru

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Syarif Hidayat (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tahun 2018 lalu, Polda NTB menyelesaikan penyidikan empat kasus korupsi dari total target tujuh kasus. Tahun ini, sembilan kasus wajib ditangani. Lima diantaranya kasus baru.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat mengatakan akan membidik sejumlah kasus untuk dimulai penyelidikan baru. Di luar tunggakan kasus yang belum selesai ditangani pada tahun sebelumnya.

“Lima itu harus baru. Prioritas Presiden 17 penanganan, itu kalau misalnya ada pengaduan, ada laporan,” ucapnya ditemui akhir pekan lalu.

Lima kasus tersebut, kata dia, di luar dari penyidikan yang sudah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. tunggakan kasus di tahun sebelumnya menjadi target tersendiri. “Tunggakan harus diselesaikan,” tegas Syarif.

Polda NTB menyidik empat kasus di tahun 2018. Diantaranya, kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK.

Baca juga:  Jaksa Tagih Tunggakan SPPD DPRD Lobar

Kerugian Negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian Negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi. Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus mark-up harga barang.

Baca juga:  Kejati NTB Anggap Agunan Lahan LCC Soal Perdata

Kasus lainnya, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian Negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Terakhir kasus yang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass kabupaten bima tahun 2012, dengan tersangka berinisial TR. Kerugian negaranya mencapai 159,8 juta.

TR menjadi tersangka ketika menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima menjadi Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Catatan Suara NTB lainnya kasus pembangunan dermaga apung Gili Air Lombok Utara tahun 2017 yang masih di tahap penyelidikan, kasus sandang pangan Lombok Timur tahun 2014, serta pengadaan buku madrasah tahun 2018. (why)