Kejari Lotim Sidik Kasus Dana PKH 2017-2018

Kepala Kejari Lombok Timur, Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Lombok Timur menargetkan kasus dugaan korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017-2018 tuntas di tahun 2019 ini. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Jaksa penyidik masih melengkapi penyidikan dengan tambahan alat bukti.

“Kasus ini sudah naik dik (penyidikan),” kata Kepala Kejari Lombok Timur, Tri Cahyo Hananto, di Mataram, Jumat, 11 Januari 2019.

Dia menjelaskan, jaksa penyidik Pidus menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Berupa keluarga penerima manfaat tidak menerima secara utuh dana yang seharusnya didapatkan.

Baca juga:  Jaksa Matangkan Lagi Penyidikan Kasus Aset LCC

“Ini kan ada koordinatornya. Di tingkat kecamatan melalui ketua kelompok, sebagaian tidak disalurkan ke yang tidak berhak,” terangnya.

Jaksa penyidik sedang mengagendakan kembali pemeriksaan saksi yang sudah diklarifikasi di tahap penyelidikan sebelumnya.

Pihaknya masih menimbang untuk meminta audit nilai kerugian. “ini kan sumbernya dana pemerintah,” kata Cahyo.

Kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada November 2018 lalu. Pelapor menduga ada penyelewengan dana keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II, dan III tahun 2018 di  Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur.

Baca juga:  Alat Peraga PAUD Kota Bima Rp 1,8 Miliar Diusut Kejaksaan

Program serupa bantuan langsung tunai (BLT) itu diduga dipotong dengan variasi antara Rp15 ribu sampai Rp100 ribu per-KPM. Total dana yang disunat diduga mencapai Rp162 juta.

Pemotongan dilakukan dengan dalih administrasi yang dijadikan tabungan KPM. KPM sudah diminta menandatangani surat penerimaan dana namun tidak kunjung cair. (why)