Pembangunan Rumah Korban Gempa Tidak Beres, Bupati Lotim Tuding Aplikator Kurang Bonafit Inti Persoalan

Rumah Risha (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Aplikator menjadi pelaksana teknis pembangunan rumah tahan gempa (RTG) dinilai Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy tidak bonafit. Kondisi inilah yang membuat sampai sekarang pascagempa bumi, kegiatan pembangunan rumah korban gempa tidak beres.

“Keberadaan aplikator yang kurang bonafit adalah inti masalahnya,” jawab bupati saat diwawancara, Rabu,  9 Januari 2019.

Bupati mengaku, mulai dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar) dan Lotim serta  Sumbawa tidak ada yang mencapai target pembangunan. Masalah utamanya kata bupati adalah sama. Masalah selain aplikator dinilai tidak ada. Karena akar masalahnya sudah ditentukan, maka siap akan dicari aplikator yang benar-benar sesuai kriteria.

Baca juga:  Aplikator Rumah Tahan Gempa Harus Sediakan Material Standar

Proses pembangunan rumah tahan gempa masyarakat terdampak, yang sudah terverifikasi sesuai SK b3.218 unit dan rusak ringan sebanyak 14.715 unit. Jumlah yang sudah divalidasi sebanyak 26.215 terdiri dari rusak berat 9.633,  rusak sedang  4.650 dan rusak ringan 11.932.

Progres rumah terbangun dalam bentuk risha sebanyak 714 unit, sedang proses 711 unit, Sudah jadi 3 unit. Untuk Rika 377 unit, sedang proses 376 unit, sudah jadi 1 unit. Sementara Riko 271 unit, sedang proses 271 unit dan sudah jadi masih kosong . RCI 40 unit, sedang proses 40 unit.

Untuk para camat, lanjut Sukiman, seleksi Ketua Pokmas agar dapat mempermudah penyelesaian kendala di lapangan, dan untuk Dukcapil agar berikan KTP yang sudah melakukan perekaman, hingga mempermudah pencairan dana untuk korban gempa.

Baca juga:  Telat Dicairkan, Dana di Rekening Warga Penerima Bantuan akan Diblokir

Sementara itu, aplikator RISA, Hariyanto, menyampaikan kendala yang di alami adalah antar alain banyak sekali libur. Seperti, menghadiri acara adat yang mana para pekerja libur bisa sampai 2 hari, hingga ini menghambat pekerjaan.

Iskandar, salah satu aplikator yang dikonfirmasi mengaku sebagian besar aplikator yang digunakan ini berstatus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Kecuali memang aplikator dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga sudah ada yang masuk. (rus)