Randis Sewa, Diduga “Alibi” Perkaya Diri Oknum Pejabat KLU

Ilustrasi randis

Tanjung (Suara NTB) – Keberadaan kendaraan dinas (randis) sewa kalangan pejabat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuai sorotan. Menurut DPRD, Randis sewa diduga banyak yang disorientasi. Di mana dalam praktiknya, randis yang disewa dominan milik pejabat bersangkutan.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., Rabu,  9 Januari 2019 saat dikonfirmasi mengakui, adanya indikasi oknum pejabat Pemkab Lombok Utara yang menyewa kendaraan milik pribadinya sebagai randis sewa. Bahkan tidak hanya satu, melainkan di banyak SKPD dominan menyewa kendaraan ribadinya untuk randis.

“Sewa ini, logikanya kita menyewa kepada pihak ketiga. Pantauan kita, yang terjadi justru banyak pejabat yang menyewa kendaraan milik pribadi,” tegasnya.

Ardianto menjelaskan, kebanyakan randis sewa tersebut lolos dari pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasalnya pertanggungjawaban administratif yang dilakukan OPD dapat “diakali”.

“Kita tidak pernah tahu, kuitansi sewa yang dipakai dari rental mana. Secara administratif itu sah, tapi praktiknya keliru,” tegasnya lagi.

Salah satu cara untuk memotong siklus memperkaya diri dari sewa mobil pribadi itu, menurut dia, adalah pemerintah Lombok Utara menertibkan aset-aset tersebut. Ia menyarankan agar metode sewa randis pejabat di semua OPD dilakukan satu pintu oleh Sekretariat Daerah. Kedua, agar sewa randis dilakukan dengan pihak leasing.

“Efektifnya memang melalui leasing, karena biaya perawatan ditanggung pihak ketiga. Ketika mobil mogok langsung diganti, sehingga tidak membebani APBD,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., menguatkan mekanisme sewa kendaraan dinas sedianya dengan lembaga resmi leasing. Randis sewa sebagai sebuah usaha jasa, maka tidak bisa dilakukan oleh pribadi.

“Sewa itu kan usaha jasa, maka harus dengan pihak ketiga. Kalau orang pribadi, apa dasarnya. Jadi harus legal,” kata Idrus.

Bahkan menurut dia, lembaga pihak ketiga sebagai rekanan pemerintah dalam hal sewa randis, tidak sekadar rent car. Melainkan lembaga yang – secara sumber daya dan administrasi keuangan – mampu menjamin kerjasama agar berjalan sesuai aturan.

Ia mencontohkan, dalam satu kasus, kendaraan dinas mengalami mogok di tengah jalan, maka lembaga leasing harus mengganti mobil saat itu juga. Leasing juga harus menjamin penggantian onderdil, dan biaya perawatan atas kendaraan yang disewakan kepada pemerintah.

“PA (pengguna anggaran/Kepala OPD) harus bertanggung jawab (jasa sewa), dialah yang harus menunjuk pihak ketiga mana yang diajak kerjasama. Karena ini kita berbicara uang negara, jadi harus melalui kontrak,” jelasnya.

Kendati demikian, Inspektorat mengakui belum menerima laporan dari OPD perihal dugaan randis sewa kalangan pejabat. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan memeriksa dugaan memperkaya diri oknum pejabat melalui sewa randis oknum pejabat SKPD apabila terdapat laporan yang masuk.

Untuk diketahui, penelusuran Suara NTB mendapati, mobil sewa yang banyak diimplementasikan pada 2018 lalu adalah mobil pada beberapa sekretaris dinas dan Kepala Bidang OPD. Pengakuan salah satu staf SKPD bahkan lebih mengejutkan, randis sewa itu hanya sekadar mampir ke dinas untuk mengantar oknum pejabat tersebut.

“Sewa mobil pribadi itu sekitar 5 bulan, dengan biaya per bulan Rp 5 juta. Setelah biaya sewanya diputus karena masuk pembahasan APBD Perubahan. Selama disewa, mobil hanya datang mengantar ke kantor, setelah itu dibawa pulang. Nanti datang lagi saat dijemput pada jam pulang,” demikian bocoran salah satu staf. (ari)