Gubernur Instruksikan Percepatan Tender Proyek 2019

Kepala Biro APP dan LPBJ NTB, Swahip (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mencegah pekerjaan proyek yang menumpuk di akhir tahun, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, segera akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Gubernur menginstruksikan tender proyek pembangunan 2019 dipercepat.

Kepala Biro  Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa (APP dan LPBJ) Setda NTB, Ir. Swahip, MT mengatakan, pekerjaan proyek di akhir tahun memang sesuatu yang tak diinginkan.

‘’Makanya ada Instruksi Gubernur tentang percepatan tender 2019. Ada Instruksi Gubernur tiap tahun untuk percepatan pengadaan barang dan jasa,’’ jelas Swahip dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 2 Januari 2019.

Ia mengatakan, Instruksi Gubernur tersebut sudah diajukan untuk ditandatangani. Poin Instruksi Gubernur mengenai percepatan tender proyek 2019 itu meminta seluruh OPD untuk mempercepat meng-input Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Kemudian mempercepat penandatanganan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan masing-masing OPD. Selanjutnya, mempercepat penyusunan dokumen tender.

Baca juga:  Ditemukan Banyak Kekurangan Volume pada Proyek Pemkot Mataram

‘’Karena dokumen tender ada enam persyaratan. Antara lain  kerangka acuan kerja, HPS, gambar kalau pekerjaan  konstruksi, foto copy DPA, draf kontrak, menginput RUP ke SiRUP,’’ jelasnya.

Dalam Instruksi Gubernur itu juga ada batas pengajuan tender ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi  kata Swahip  maksimum Mei 2019.

‘’Tapi kalau belum ada gambar desainnya dan dikerjakan 2018 juga, maksimum batas pengajuan lelang sampai bulan Juni 2019. Sehingga memungkinkan untuk waktu pelaksanaan konstruksinya di lapangan, tidak terburu-buru,’’ katanya.

Mengenai paket pekerjaan 2018, Swahip mengatakan hanya dua paket yang gagal kontrak. Dua paket proyek dengan nilai sekitar Rp8 miliar itu berada di BPBD NTB. Yakni proyek pengadaan bibit dengan pagu Rp5 miliar dan pembangunan embung dengan pagu Rp3 miliar.

Diharapkan, kejadian gagal tender dan pengerjaan pekerjaan yang menumpuk akhir tahun tak terjadi di 2019. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD dalam penginputan RUP ke SiRUP.

Baca juga:  Untuk Proyek MotoGP, NTB Tak Perlu Material dari Luar

Ia mengatakan, seharusnya pada awal Januari ini penginputan RUP ke SiRUP sudah mulai dilakukan OPD. Dikatakan penayangan RUP ke SiRUP merupakan keharusan sebelum pelaksanaan tender.

Menyinggung belum adanya OPD yang menginput RUP 2019, Swahip belum mengetahui kendalanya. Apakah ada perubahan aplikasi pengadaan  dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). ‘’Kami belum diinformasikan oleh LPSE,’’ katanya.

Mengenai jumlah paket pengadaan barang dan jasa 2019, Swahip mengatakan belum mengetahui. Jumlahnya akan diketahui setelah dilakukan penginputan RUP ke SiRUP. Diketahui, APBD NTB 2019 ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun lebih. Jika melihat tahun anggaran sebelumnya, APBD NTB 2019 turun signifikan sekitar Rp500 miliar lebih. Tahun 2018, APBD NTB mencapai  Rp5,7 miliar lebih.

APBD NTB 2019 sebesar Rp5,2 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,6 triliun, dana perimbangan sebesar Rp3,4 triliun, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp86,3miliar. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp5,2 triliun. (nas)