Terlibat Kampanye, Delapan ASN di Bima Langgar Netralitas

Komisioner Bawaslu Bima, Junaiddin (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima diduga melanggar netralitas. Karena mereka ikut serta terlibat dalam kampanye Calon Legislatif (Caleg).

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, Junaiddin S.Pd mengatakan, delapan ASN yang melanggar netralitas tersebut, diproses atau ditangani sejak 27 November 2018. “Pelanggaran delapan ASN ini hasil temuan langsung Bawaslu,” katanya kepada Suara NTB, Kamis, 27 Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari delapan ASN, ada enam yang diikutsertakan langsung oleh salah seorang Caleg. Sementara dua sisanya terlibat aktif mengkampanyekan Caleg. “Mereka ada yang sengaja menghadiri undangan pertemuan dan juga sebagai pembawa acara Caleg saat bertemu dengan masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, delapan ASN tersebut hingga saat ini telah direkomendasikan kepada Bupati Bima sebagai atasan, untuk ditindak sesuai

aturan berlaku. Bahkan satu kasus telah diserahkan ke Kejari Bima untuk diproses secara hukum.

“Kita sudah rekomendasikan ke Bupati dan KASN untuk ditindak sesuai aturan. Serta satu kasus diproses secara hukum. Berkasnya kita kirim kemarin,” katanya.

Junaiddin mengaku sejak tahapan kampanye, pelanggaran lain yang menjadi temuan oleh pihaknya lebih banyak administrasi. Yakni banyaknya Caleg yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian.

“Dari temuan cukup banyak, tapi berkenaan tanpa STTP. Angka ini meningkat secara signifikan,” katanya.

Padahal tambah dia, STTP merupakan keharusan dikantongoi setiap Caleg saat akan melakukan pertemuan atau rapat umum. Bahkan sangat penting dan wajib dikantongi selama tahapan kampanye. “Jika terjadi apa-apa di lapangan yang bertanggungjawab siapa ? Gunanya STTP supaya ada pengawalan atau pengontrolan dari pihak keamanan,” pungkasnya. (uki)