Gubernur NTB Pastikan Mutasi Pejabat Januari

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur  NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memastikan mutasi pejabat sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Januari mendatang. Pemprov sudah mengajukan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai rencana merotasi sejumah pejabat eselon II tersebut.

‘’Mutasi biasa-biasa saja. Ndak ada yang non job. Kocok-kocok ulang biasa saja,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan pengurus PKC PMII Bali – Nusra di Islamic Center NTB, Kamis, 27 Desember 2018.

Karena otoritas masih terbatas, dalam mutasi awal tahun 2019 itu hanya dilakukan pada beberapa Kepala OPD. Mutasi itupun hanya melakukan penyegaran atau rotasi pejabat dari OPD satu ke OPD lainnya.

‘’Jadi mutasi, ndak ada jabatan non job, biasa-biasa saja. Paling tukar-tukar tempat. Santai saja,’’ ujarnya.

Baca juga:  Kinerja Pimpinan OPD akan Dievaluasi

Sekitar empat sampai lima Kepala OPD lingkup Pemptov NTB akan kena rotasi. Pasalnya, ada jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau Kepala OPD yang akan lowong karena pejabatnya pensiun.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan per 31 Desember ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Wildan sudah pensiun. Artinya, per 1 Januari 2019, jabatan Kepala Disnakertrans NTB sudah lowong.

Kemudian Asisten II dan Kepala BPKAD masih menunggu Keppres menjadi widyaiswara utama. Biasanya Keppres untuk kedua calon pejabat fungsional tersebut turun 3-4 bulan. Karena harus lewat pertimbangan teknis BKN. Setelah itu berproses di Sekretariat Negara (Setneg). Setelah itu baru keluar Keppres pengangkatan widyaiswara utama.

Setelah keluar Keppres, maka gubernur menindaklanjutinya dengan melantik kedua pejabat tersebut. Dengan pengangkatan kedua widyaiswara tersebut maka akan berpengaruh terhadap dua jabatan eselon II yang ditinggal.

Baca juga:  NTB Siapkan Gebrakan Awal Menuju Daerah Ramah Investasi

Sebelum melakukan rotasi ada tahapan yang harus dilalui. Yakni meminta rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Usulan untuk memperoleh rekomendasi Kemendagri dan KASN sedang dalam proses pengusulan.

‘’Tidak terlalu banyak pengisian. Ada empat, lima OPD. Intinya ada pergeseran, tentu ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,’’ jelas Fathurahman.

Ditanya Kepala OPD mana saja yang berpotensi akan dirotasi, Fathurahman tak menyebutkannya. Tetapi, ia mengatakan sekitar empat sampai lima Kepala OPD atau JPTP yang akan kena rotasi.

‘’Dari hasil rekam jejak sudah kita berikan ke pimpinan. Mungkin Jumat atau Senin penyampaian ke Kemendagri,’’ ujarnya, pekan kemarin. (nas)