Kasus Korupsi DD/ADD, Kades Sukamulia akan Masuk DPO

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharudin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tersangka korupsi DD/ADD Sukamulia, AZ berkali-kali mangkir panggilan untuk pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mengambil langkah tegas. Mengeluarkan perintah penangkapan dilengkapi ancaman masuk Daftar Pencairan Orang (DPO).

Tersangka AZ mangkir dari panggilan pertama pada pertengahan November lalu. Berselang dua pekan, AZ dipanggil lagi. Kelakukannya tetap sama. Mangkir dari panggilan.

“Sudah kita keluarkan surat perintah penangkapan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dari Senin sudah kita lakukan pengejaran,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin, dikonfirmasi kemarin.

Dia mengatakan, penyidik Subdit III Tipikor sudah dikirim ke Sumbawa untuk mengintip keberadaan tersangka AZ. Penyidik mewanti-wanti AZ agar tidak kabur.

Baca juga:  Rp348,89 Miliar Dana Desa Mengendap di Kas Daerah

“Kalau tidak ketemu nanti dilanjutkan dengan kita masukkan dia ke DPO. Sampai kapan pun kalau dia kabur akan kita buru,” tegasnya.

Penyidik memanggil tersangka AZ untuk keperluan pelimpahan tahap dua kasus DD/ADD Sukamulia. Yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ke jaksa penuntut umum Kejati NTB.

Jaksa peneliti Kejati NTB sudah menyatakan lengkap berkas tersangka AZ. Kini posisi kasus pada agenda pelimpahan tahap dua yang selanjutnya pengajuan berkas ke persidangan.

Baca juga:  Rp348,89 Miliar Dana Desa Mengendap di Kas Daerah

Kades Sukamulia, Kecamatan Labangka, Sumbawa berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan ADD/DD Sukamulia tahun 2016 sebesar Rp600 juta. Kerugian negara tersebut sesuai hasil perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB.

Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Dalam berkas, tersangka dikenai pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)