BPK RI Turun Langsung Audit Dana Desa di Loteng

Anggota VI BPK RI, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A.Ph.D dan  Bupati Loteng H. M. Suhaili FT. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai tahun ini akan turun langsung mengaudit pengunaan Dana Desa (DD) yang diperoleh dari pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun kemungkinan tidak seluruh desa. Hanya beberapa desa saja sebagai sampel.

Hal itu diungkapkan anggota VI BPK RI, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A.Ph.D., usai memberikan pengarahan kepada Bupati Loteng H. M. Suhaili FT bersama jajaran pejabat lingkup Pemkab Loteng, di Pendopo Bupati, Selasa,  4 Desember 2018.

Diakuinya, untuk mengaudit seluruh desa BPK RI tentu tidak akan mampu. Mengingat, desa yang mesti diaudit cukup banyak, yakni mencapai 76 ribu diseluruh Indonesia. Bahkan untuk turun audit di seluruh desa di Loteng belum tentu BPK RI mampu, karena ketersediaan tenaga BPK RI masih sangat terbatas.

Pihaknya berharap, dengan turunnya BPK melakukan audit langsung di desa, selain sebagai bagian dari evaluasi penggunaan dana  desa sekaligus sebagai wadah pembinaan kepada desa tentang pola dan tata cara pengelolaan dana desa yang baik.

Bagi desa yang tidak kena sebagai sampel audit BPK RI, tetap akan diaudit oleh Inspektorat di daerah masing-masing. Dan, mungkin bisa saja desa-desa yang menjadi sampel audit BPK itu digilir setiap tahun, sehingga paling tidak dalam beberapa tahun sekali desa tersebut bisa diaudit langsung oleh BPK RI.

Ke depan pihaknya berharap desa bisa lebih berhati-hati dan cermat mengelola dana desanya. Jangan sampai keliru apalagi menyimpang dari atuan yang ada, jika tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum. “Saat ini kita juga ada menangani audit beberapa desa yang tengah ditangani aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga bisa lebih intens melakukan pengawasan dan pembinaan ke desa-desa. Karena ke depan pengelolaan dana desa oleh desa akan masuk menjadi bagian dari pemeriksaan keuangan kabupaten. Jadi kalau kemudian sampai ada dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh desa, itu bisa mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap pengelolaan APBD daerah tersebut. (kir)