Target Pajak Hotel di Mataram Berpotensi Tak Tercapai

Kepala BKD Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram perlu mengeratkan ikat pinggang. Di sisa waktu tinggal sebulan realisasi pajak hotel berada pada angka 60 persen lebih. Kondisi pascagempa dinilai jadi penyebab target pendapatan dari sektor jasa tersebut berpeluang tak tercapai.

Pada November, kata Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, bahwa pajak hotel seharusnya pada posisi 92 persen dari target Rp23 miliar. Target pajak hotel di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan diturunkan dari target sebelumnya Rp27 miliar.

Baca juga:  Kejaksaan Segera Tagih Penunggak Pajak Reklame

“Karena hampir satu bulan setelah terjadi gempa, tidak begitu banyak tamu yang datang menginap di hotel-hotel yang ada di Mataram,” kata Syakirin, pekan kemarin. Sedangkan, pajak restauran pada posisi 93 persen dari Rp24 miliar. Begitu juga pajak parkir diatas 93 persen dari target Rp1,8miliar.

Memang diakui, pajak hotel ini perlu genjot lagi penarikan dengan mengoptimalkan petugas pemungut pajak. Petugas mengecek, melihat dan memantau kondisi di lapangan. “Mudah – mudahan sampai akhir tahun bisa terpenuhilah,” harapnya.

Baca juga:  Kejaksaan Segera Tagih Penunggak Pajak Reklame

Syakirin menambahkan, tidak bisa memaksakan pengusaha hotel membayar pajak. Minimnya kunjungan akibat gempa berpengaruh terhadap pendapatan hotel.

Oleh karena itu, upaya lain bisa dilakukan meminta organisasi perangkat daerah mengarahkan untuk kegiatan skala nasional, internasional maupun menerima kunjungan kerja di Kota Mataram. Tingginya hunian hotel juga akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. “Kita harapkanlah kunjungan kerja bisa diarahkan ke Mataram,” demikian harap Syakirin. (cem)