Aplikator Dinilai Lamban Siapkan Panel

Sejumlah panel Risha di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais ditumpukan begitu saja. Pembangunan rumah korban gempa terkendala lambannya pendistribusian panel oleh aplikator. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Keinginan pemerintah pusat mempercepat pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) bagi korban gempa tak berkesesuaian dengan semangat awal. Aplikator yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk masih lamban menyediakan panel.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menunjukkan, rumah warga yang rusak kategori berat sebanyak 2.390 unit. Jumlah ini belum dikalkulasi dari rusak sedang dan ringan. Selama dua bulan hanya 35 unit rumah yang dikerjakan. Itu pun keseluruhannya belum rampung.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, pembangunan Risha telah didorong oleh pemerintah segera membentuk Pokmas. Pokmas di masing – masing kelurahan telah terbentuk. Percepatan oleh Pokmas dengan membangun pondasi. “Mereka secara swadaya, mandiri dan berkelompok bangun pondasi,” kata Martawang ditemui Kamis, 22 November 2018.

Baca juga:  Gempa di Tuban, Warga Mataram Panik

Permasalahan ditemukan di lapangan secara berkala dicarikan solusi. Apakah menyangkut hubungan dengan distributor dan panel. Pokmas dipertemukan dengan aplikator maupun distributor. Tetapi persoalan dihadapi sekarang kata Martawang, adalah keterbatasan aplikator menyuplai panel.

Aplikator yang didominasi oleh perusahaan plat merah tersebut kemudian lamban mendistribusikan ke masyarakat. Pemkot Mataram tak bisa menekan aplikator. Melainkan hanya mendorong meningkatkan kapasitas produksi mereka. “Yang bisa menekan BUMN ini kan cuman pemerintah pusat,” sentil Martawang.

Baca juga:  Tuntaskan RTG, Kabupaten dan Kota Jangan Lepas Tanggung Jawab

Meskipun demikian, pemerintah ada upaya meminta aplikator menambah produksi panel. Terkait kepastian sampai kapan masyarakat harus tinggal di tenda pengungsian? Martawang menegaskan, keinginan Pemkot Mataram masyarakat segera menempati rumah mereka.

Tetapi ini kembali ke kewenangan pemerintah pusat untuk menekan BUMN tersebut. “Kalau kewenangan ada di daerah, pasti segera kita minta selesaikan,” demikian kata dia. (cem)