Gasdap Prihatin Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar

Penumpukan kendaraan pemudik di Pelabuhan Lembar, beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) prihatin dengan leletnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Semestinya harus ada perbaikan sistem dan penegakan aturan yang tegas, sebab pelabuhan tersebut adalah “wajah” NTB melalui laut dari pintu masuk bagian barat.

‘’Kami prihatin dengan lamanya aktivitas pelayaran di Pelabuhan Lembar. Itu memprihatinkan, karena masih saja berulang,’’ kata Ketua DPC Gasdap Denny F. Anggoro menjawab Suara NTB, Selasa, 30 Oktober 2018.

Ia menghitung, sebelumnya waktu tempuh kapal dari Pelabuhan Padangbai – Bali menuju Pelabuhan Lembar  maksimal 4,5 jam hingga bongkar.  ‘’Sekarang hampir sampai 7 jam,’’ ungkapnya.

Seharusnya  dengan fasilitas tiga dermaga yang ada di Lembar, situasi itu tidak terjadi dan menjadi kasus berulang.  Ia ingat, di era Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi pernah mempersoalkan itu. Lamanya bongkar muat menghambat alur distribusi logistik ke luar dan masuk NTB dan menjadi penyebab inflasi NTB.

Baca juga:  Gubernur Perjuangkan Dermaga Labuhan Lalar Jadi Dermaga Umum

Beberapa faktor yang menurutnya sangat mempengaruhi. Seperti jadwal bongkar dan muat kapal yang tidak diperketat. Pihak operator menurutnya seharusnya lebih tegas.

‘’Masalahnya masih ada toleransi terlalu tinggi. Misal, sebuah kapal waktu sandar bisa sampai 1,5 jam.  Karena satu dan lain hal tidak ditertibkan. Sehingga ini menjadi efek domino, berpengaruh ke kapal kapal lainnya,’’ ktiriknya.

Persoalan klasiknya, di Pelabuhan Padangbai, Bali masih menggunakan satu dermaga, sehingga keseimbangan arus transportasi dari Bali ke Lombok belum juga tercapai. ‘’Persoalannya ada di seberang (Bali). Penyeberangannya menjadi tidak imbang. Karena yang beroperasi cuma satu dermaga. Apalagi salah satu dermaga sedang dilakukan perbaikan sekarang,’’ katanya.

Ia tidak memungkiri juga ada persoalan internal di pengusaha kapal yang masuk dalam kepengurusan Gasdap. ‘’Saya selaku ketua asosiasi memberi dorongan dan support kepada regulator. Jika ada anggota yang tidak mendukung, silakan diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan,’’ sarannya.

Baca juga:  Gubernur Perjuangkan Dermaga Labuhan Lalar Jadi Dermaga Umum

Tapi semua itu bisa normal jika semua pihak yang berkaitan dengan otoritas pelabuhan duduk bersama. Harus ada skenario perbaikan. Jika tidak, sampai kapan pun situasi ini menurutnya akan berulang dan mencoreng nama NTB sebab pelabuhan adalah pintu masuk menggambarkan wajah daerah.

‘’Harus ada upaya bersama untuk membuat skenario. Ini juga soal ketegasan dalam upaya menegakkan aturan. Saya juga selaku ketua asosasi, mendorong pemerintah harus tegas dan tegak di hadapan kita semua. Supaya layanan kepada warga kepada masyarakat NTB dan sebaliknya di Bali benar benar prima,’’ sarannya.

Sehari sebelumnya ia dan sejumlah stakeholder mengaku sudah duduk bersama membahas pesoalan ini. Beberapa rumusan rekomendasi sudah dibuat untuk dijalankan dengan sistem dan jadwal yang sudah ada.

‘’Dan alhamdulillah, semua stakeholder  mau membenahi.  Jika ingin memperbaiki, menurut kami pola pengaturan (jadwal) yang kurang tepat, segera dibenahi dengan ketegasan,’’ tandasnya. (ars)