Optimis Tuntas Dua Bulan, Kadin Siap Pasok Bahan Bangunan

Muhammad Rum dan Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB optimis dana bantuan gempa akan tuntas dicairkan dalam waktu dua bulan ke depan sesuai perintah Presiden Ir.  H. Joko Widodo. Untuk dana bantuan bencana tahap I, sudah dicairkan kepada 268 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan jumlah 4.335  Kepala Keluarga (KK).

‘’Insya Allah (bisa). Sekarang sudah 268 Pokmas dengan 4.336 kepala keluarga yang telah cair. Harapannya hari ini (tahap I) sudah semua cair,’’ kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 19 Oktober 2018 siang.

Data Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB, hingga Jumat, 19 Oktober 2018 pukul 08.00 Wita, bantuan bencana sudah cair untuk 268 Pokmas dengan jumlah 4.335 KK. Tersebar di Kota Mataram sebanyak 8 Pokmas dengan jumlah 99 KK, Lombok Barat 7 Pokmas sebanyak 100 KK, Lombok Utara 6 Pokmas sebanyak 62 KK, Lombok Tengah 50 Pokmas sebanyak 519 KK, Lombok Timur 126 Pokmas sebanyak 1.324 KK, Sumbawa 15 Pokmas sebanyak 150 KK dan Sumbawa Barat 56 Pokmas sebanyak 2.081 KK.

Rekening masyarakat yang sudah terisi dana bantuan bencana sudah mencapai 31.766 orang. Dengan rincian, Kota Mataram 1.355 orang, Lombok Barat 1.817 orang, Lombok Utara 13.388 orang, Lombok Tengah 1.084 orang, Lombok Timur 2.807 orang, Sumbawa 1.076 orang dan Sumbawa Barat 2.081 orang.

Data yang ada sebanyak 177.800 unit rumah sudah masuk ke BRI. Rekening yang sudah selesai sebanyak 110.807 dan sedang dalam proses pembuatan rekening 66.993. Sementara, buku tabungan yang sudah dibagi 5.870 buku tabungan. Sedangkan yang belum dibagi sebanyak 25.896 buku tabungan.

Terkait dengan pencairan dana bantuan bencana tahap I, Rum mengatakan ada beberapa salah penafsiran di Lombok Utara. Ada yang menganggap untuk pencairan dana bantuan perlu surat kuasa dari masing-masing anggota Pokmas. ‘’Sebenarnya sudah jelas formulir itu, tidak perlu lagi ada surat kuasa dari masing-masing anggota Pokmas,’’ jelasnya.

Untuk mempercepat pencairan dana bantuan tahap I, lanjut Rum, akan segera dituntaskan pembentukan Pokmas. Pokmas yang perlu dibentuk untuk pencairan tahap I sekitar 500 Pokmas. Ia mengatakan baru 60 persen Pokmas yang sudah dicairkan dananya.

‘’Tahap awal baru ada 5.585 masyarakat yang ada rekeningnya. Terdistribusi menjadi 500 Pokmas. Dengan asumsi satu Pokmas 10 orang anggota. Dari yang 500 Pokmas, sudah terbentuk yang sudah cair 268 Pokmas, itu update tadi malam (Kamis malam). Dengan jumlah KK yang terhimpun 4.335 KK,’’ sebutnya.

Sementara mengenai percepatan pembangunan rumah warga, perlunya ketersediaan bahan bangunan maupun panel rumah instan sederhana sehat (Risha). Untuk ketersediaan bahan bangunan, pihaknya mengharapkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun rumah. Begitu juga mengenai ketersediaan panel Risha.

‘’Terkait masalah Risha, sesuai kebutuhan masyarakat. Ada kebebasan masyarakat memilih Risha, Riko  dan Rika. Setelah melihat rumah contoh Risha  itu antusiasme masyarakat makin tinggi menggunakan Risha,’’ ujarnya.

Rum menjelaskan selama ini masyarakat menolak menggunakan rumah model Risha karena mereka trauma dengan bangunan dari beton. Tetapi setelah mereka melihat rumah contoh Risha, yang  sangat kokoh akhirnya sekarang banyak yang memilih rumah tahan gempa tersebut.

‘’Cuma menjadi persoalan kita, mudah-mudahan proses pembuatan panel bisa lebih cepat lagi. Akan membantu nanti penyiapan panel Risha  ini, TNI dan Polri. Insya Allah bisa lebih cepat pembangunannya,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mengatakan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk  membangun kembali rumahnya sudah disiapkan oleh Kadin. Bahkan Kadin sudah membangun depo-depo di tiap kecamatan.

‘’Kalau bahan bangunan, Kadin sudah siap. Sekarang by request saja. Apa yang dipesan ke Kadin akan dipersiapkan. Pabrikan juga sudah siap,’’ katanya.

Dinas Perdagangan terus turun ke lapangan memantau harga bahan bangunan bersama Satgas Bahan Bangunan. Sejauh ini ia melihat harga bahan-bahan bangunan masih normal, tidak ada kenaikan. (nas)