Presiden Minta Pencairan Dana Bencana Tuntas Dua Bulan

Presiden RI, Joko Widodo saat memimpin ratas percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana NTB di Ruang VIP LIA, Kamis, 18 Oktober 2018 siang. (Suara NTB/nas)

Praya (Suara NTB) – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan Gubernur dan Bupati/Walikota setibanya di Lombok International Airport (LIA), Kamis, 18 Oktober 2018 siang.

Dengan adanya penyederhaan prosedur pencairan bantuan, dari 17 lembar menjadi satu lembar, Presiden mengharapkan pencairan dana bencana untuk perbaikan perumahan warga korban gempa secara keseluruhan dapat tuntas dalam satu sampai dua bulan ke depan.

‘’Pemberiannya bisa berlanjut terus dan harus ada evaluasi, koreksi-koreksi di lapangan. Dan juga saya membayangkan bahwa ini akan selesai sebulan, dua bulan,’’ kata Presiden.

Hadir dalam ratas tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M. Si, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri. Selain itu, hadir juga Istri Presiden, Hj. Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR, Basoeki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan pejabat pusat lainnya.

Presiden menjelaskan dirinya mendengar pencairan bantuan dana bencana kepada warga korban gempa untuk membangun kembali rumahnya sangat rumit. Sehingga sudah diputuskan dalam rapat terbatas di Jakarta beberapa hari lalu, yang juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahwa dilakukan penyederhanaan pencairan. Dari semula ada 17 prosedur dipangkas menjadi satu prosedur atau satu lembar saja persyaratan untuk mencairkan bantuan perbaikan rumah korban gempa.

“Sudah saya putuskan dipangkas satu prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas. Karena apapun ini harus dipertanggungjawabkan. Dan kita harapkan tidak ada yang bermasalah pada uang yang telah dan akan kita berikan,” kata Presiden.

Presiden juga mengatakan kedatangannya ke NTB untuk melihat progres atau perkembangan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah-rumah warga korban gempa. Ia ingin melihat ke lapangan proses pembangunan rumah oleh kelompok masyarakat (Pokmas).

Presiden mengatakan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB. Ia mengatakan di mana pun bencana gempa, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa tuntas dalam waktu singkat. Seperti bencana gempa Yogyakarta, Tsunami Aceh, Padang dan lainnya membutuhkan waktu beberapa tahun. “Supaya kita semuanya tahu,” katanya.

Baca juga:  Banyak Masalah, BPBD NTB Desak Ubah Inpres

Jokowi menyebutkan jumlah dana bantuan bencana yang sudah siap dicairkan atau diberikan ke masyarakat sesuai laporan Menteri Keuangan sebesar Rp960 miliar lebih. Artinya, semua uang tersebut telah siap digunakan untuk membangun rumah warga korban gempa.

Untuk itu, Presiden menanyakan kepada Menteri PUPR, apakah material bangunan untuk rumah konvensional maupun panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sudah siap. ‘’Bukan hanya Risha. Tapi mungkin semen, bagaimana menyiapkan,’’ tanyanya.

Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono memaparkan progres pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah warga korban gempa. Ia menyebutkan jumlah rumah warga korban gempa yang sedang dibangun sebanyak 210 unit. Dengan rincian, Risha 99 unit, Rumah Instan Kayu (RIKA) 14 unit dan Rumah Instan Konvensional (RIKO) 97 unit.

Disebutkan, jumlah rumah rusak berat yang sudah terverifikasi berdasarkan data BNPB sebanyak 72.579 unit. Dengan rincian Lombok Barat 13.942 unit, Lombok Tengah 2.884 unit, Lombok Timur 6.781 unit, Lombok Utara 44.014 unit, Kota Mataram 2.396 unit, Sumbawa 1.436 unit dan Sumbawa Barat 1.126 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 72.454 unit sudah di-SK-kan Bupati/walikota. Dari tujuh kabupaten/kota, cuma Lombok Timur yang masih belum semuanya di-SK-kan. Jumlah rumah rusak berat yang telah ada SK bupati sebanyak 6.656 unit.

Basoeki juga menyebutkan jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terbentuk sudah mencapai 563 Pokmas. Dengan rincian, Lombok Barat 17 Pokmas, Lombok Tengah 53 Pokmas, Lombok Timur 190 Pokmas, Lombok Utara 16 Pokmas, Kota Mataram 12 Pokmas, Sumbawa 98 Pokmas dan Sumbawa Barat 177 Pokmas.

Sedangkan rumah pilihan masyarakat untuk Risha 2.797 unit, RIKA 1.521 unit dan RIKO 1.834 unit. Progres pembangunan Risha 99 unit, RIKA 14 unit dan RIKO 97 unit.

Selain pembangunan rumah korban gempa, Basoeki juga menyebutkan sebanyak 587 unit fasilitas publik sedang dibangun. Fasilitas publik yang sudah selesai dibangun sebanyak 50 unit. Secara keseluruhan fasilitas publik yang rusak berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 1.237 unit.

Baca juga:  BMKG Pasang Tiga ‘’Shelter’’ untuk Monitor Gempa

‘’Secara umum semua sudah berjalan. Masyarakat tak menginginkan dapat uang atau tidak. Yang terpenting mereka dapat rumah,’’ tandas Basoeki.

Mengenai penyiapan bahan bangunan, Basoeki mangatakan gubernur telah mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat korban gempa. Ia menyebut telah berdiri lima depo bangunan di Lombok Utara yang berada di setiap kecamatan.

Persepsi Masyarakat

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan kepada Presiden bahwa sebelumnya pencairan dana bantuan begitu lama. Sehingga masyarakat bertanya-tanya uang yang sudah ada di rekening tapi tidak bisa dicairkan. Masyarakat punya persepsi jangan-jangan uangnya tidak ada, apalagi dengan adanya kejadian bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

“Sebelum penyederhanaan itu, yang cair itu 5 KK. Dengan bantuan TNI, Polri, Kepala Daerah, sekarang itu sudah 5.265 yang sudah cair. Ini sedang berproses, mudah-mudahan semuanya bisa cair segera,” harapnya.

Dr. Zul mengatakan masyarakat mengira dana bantuan tersebut dapat cair ke rekening pribadi. Kemudian, masyarakat bisa membelanjakan sendiri. “Tapi pengalaman yang disampaikan teman-teman BNPB, jangan sampai cepat di awal tapi di belakang nanti ada persoalan akuntabilitas di kemudian hari,” katanya.

Dengan pencairan dana melalui Pokmas, laporan pertangggungjawaban tidak per individu tetapi per kelompok. Uang yang semula ditransfer ke rekening pribadi, kemudian ditransfer ke rekening kelompok.

“Kenapa belum bisa cair semuanya? Karena tadinya Pokmas sudah terbentuk, tapi tak semuanya rekeningnya terisi. Jadi harus diatur lagi Pokmas. Dengan kesigapan bupati/walikota, mudah-mudahan prosesnya bisa segera selesai,” jelas Gubernur.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menambahkan dengan penyederhanaan persyaratan pencairan dana bantuan tersebut, ibarat membalikkan telapak tangan. Bahwa banyak masyarakat yang sudah mulai membangun rumahnya.

“Karena memang selama ini ruwet teknisnya. Dengan penyederhanaan ini masyarakat langsung terasa begitu lega. Saya yakin proses ke depannya akan berjalan dengan lancar,” ujarnya optimis. (nas)