Soal Dugaan “Fee” Proyek, Dewan KLU Memilih Bungkam

MENUNGGU - Sejumlah anggota DPRD KLU sedang berbicara santai sambil menunggu rapat badan musyarawah digelar, Rabu,  17 Oktober 2018. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Bola liar dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam fee proyek, membuat gempar kalangan legislatif. Hingga satu per satu anggota DPRD yang dikonfirmasi, tak satu pun yang berani mengomentari berita terbitan Suara NTB, edisi Rabu,  17 Oktober 2018.

“Tidak usah saya komentari untuk sesuatu yang belum pasti,” kata Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP.

Sejatinya kalangan DPRD KLU siang kemarin masih berkumpul usai mengesahkan APBD Perubahan 2018. Di antara mereka ada yang berdiskusi ringan, ataupun menunggu jadwal rapat Badan Musyawarah yang digelar setelah sidang.

Koran ini mencoba meminta tanggapan dari Dewan. Tetapi tak satu pun yang secara terbuka bersedia berkomentar.  “Jangan, jangan saya yang komentar cari yang lain,” kata Ketua Komisi II (anggota DPRD KLU dari PDIP), Tusen Lasima.

Beberapa yang lain juga mengajukan jawaban serupa. Sebut saja, Narsudin, S.Ag., (PPP – Ketua Komisi III), Artadi, S.Sos., (Gerindra), Raden Nyakradi (Golkar), Lalu M. Zaki (PDIP), Rinadi, SE (Demokrat) dan lainnya. Masing-masing memilih bungkam dan enggan menanggapi.

Hanya Ikhwanudin, S.Ag., yang sedikit vulgar membantah dugaan fee proyek tersebut. Ia mengklaim bahwa indikasi keterlibatan anggota DPRD pada setiap proyek di KLU tersebut tidak benar.

Pandangan bernada dukungan untuk mengusut dugaan keterlibatan fee proyek di DPRD KLU hanya datang dari satu orang saja. Ia tidak lain, Ketua Komisi I, Ardianto, SH. Ia mendukung dilakukannya pengungkapan atas dugaan kasus fee proyek dengan pertimbangan yang sama dengan Kejari, bahwa permainan fee proyek diduga tidak hanya dilakukan oknum DPRD di satu lembaga saja.

“Kita atensi apa yang disampaikan Kejaksaan, karena tidak hanya kejaksaan tapi seluruh aparat penegak hukum terhadap dugaan adanya pelanggaran. Dugaan fee proyek mungkin tidak hanya di Lobar dan KLU, tapi di semua kabupaten/ kota,” ujarnya.

Politisi Hanura KLU ini merespon, bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pejabat daerah adalah bentuk tanggung jawab aparat. ‘’Saya yakin Jaksa tidak asal bicara. Indikasi mencuat dari hasil laporan dan informasi intel maupun warga, bisa saja ada dugaan-dugaan yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif,” tandasnya mendukung upaya kejaksaan. (ari)