Guru Honorer Tak Lolos CPNS, Mendikbud Siapkan Skenario Lain

0
120
Mendikbud,  Muhadjir Effendy (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) – Para guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini agar tidak berkecil hati. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyiapkan skenario lain agar mereka tetap terakomodir.

“Penerimaan CPNS untuk guru honorer tahun ini ada masalah juga. Karena tetap pakai UU ASN jadi banyak guru honorer yang tidak bisa ikut sebabnya umur mereka sudah lewat 35 tahun. Tapi itu tidak masalah karena kita ada cara lain supaya guru honorer kita bisa tetap mengajar,” kata Mendikbud RI, Muhadjir Effendy saat kunjungan kerjanya di Taliwang, Jumat pekan lalu.

Bagi guru honorer yang tidak bisa mengikut CPNS tahun 2018 ini, Kemendikbud akan melakukan rekrutmen melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dijelaskan Muhadjir, kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK ini terbuka lebar bagi seluruh guru honorer sebab ketentuan batas umur maksimalnya hingga 2 tahun sebelum masa pensiun. “Jadi jangan pikir lagi merasa tua. Nanti kalau sudah dibuka seleksinya bapak ibu bisa ikut semuanya,” timpalnya.

Untuk penerimaan jalur PPPK ini, Muhadjir mengaku, para guru honorer harus tetap mengikuti seleksi. Pihaknya pun berencana akan melaksanakan program rekrutmennya pasca kegiatan penerimaan CPNS tahun ini.

“Mudah-mudahan PP (peraturan pemerintah) PPPK bisa ditandatangani pak presiden minggu-minggu ini. Jadi kita bisa siapkan rekrutmennya. Tapi ingat tetap harus lewat tes ya, karena pegawai pemerintah itu syaratnya diangkat melalui tes,” tegasnya seraya menambahkan untuk jumlah rekrutmennya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Total guru honorer saat ini ada sekitar 776 ribu. Lewat CPNS sekarang ada kuota pengangkatan 112 ribu. Nah nanti kita buka lagi lewat PPPK, tapi jumlahnya berapa yang akan diangkat kita tunggu Menkeu karena yang tahu kebutuhan uangnya di sana,” sambung Muhadjir.

Karena anggaran terbatas, ia pun memastikan, kuota penerimaan guru honorer jalur PPPK tidak dapat mengakomodir semuanya dalam sekaligus pengangkatan. Karena itu bagi mereka yang tidak lolor, Kemendikbud akan membuat kebijakan agar dari sisi penghasilan guru honorer digaji miminal standar upah minimun regional (UMR) di seluruh Indonesia. “Untuk menuntaskan persoalan 776 ribu guru honorer ini kami punya rencana bertahap sampai 2024. Jadi sambil menunggu itu, mereka yang belum diangkat menjadi PNS atau PPPK gajinya dinaikkan minimal seteara UMR,” janji mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Selanjutnya Mendikbud menyampaikan, pemerintah sangat membutuhkan keberadaan guru honorer. Sebab jumlah guru yang ada saat ini terus berkurang dengan masuknya ribuan guru dalam masa pensiun. Sedangkan di sisi lain kegiatan rekrutmen baik melalui jalur CPNS dan PPPK terbatas. “Tahun ini ada 42 ribu yang pensiun dan tahun depan 54 ribu. Sedangkan rekrutmen kita kan tidak bisa setiap tahun. Makanya kehadiran honerer sangat membantu memastikan pelayanan di bidang pendidikan berjalan lancar,” imbuhnya. (bug)