Harga Bawang Anjlok, Pemkab Bima Diminta Terbitkan Perda Perlindungan Petani

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD Kabupaten Bima diminta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang standar harga bawang dan perlindungan hukum terhadap para petani, khususnya petani bawang merah.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bima, Imam Suhadi, SH kepada Suara NTB belum lama ini. Imam menilai Perda tersebut akan mampu menjawab persoalan yang dihadapi petani saat ini. Seperti kondisi harga bawang merah yang terus menurun pada masa panen.

“Harga bawang merah saat ini terus turun, kondisi ini berdampak langsung kepada petani. Pemerintah dan DPRD harus mampu menjawab kondisi ini,” katanya.

Dikatakannya, Perda tentang standar harga akan mengatur harga bawang merah yang dijual dan dibeli ditingkat petani. Misalnya harga yang ditetapkan yakni sebesar Rp 20.000 perkilogram. Tidak ada lagi alasan harganya di bawah harga yang ditetapkan tersebut karena sudah ada regulasi.

“Standar harga ini tidak boleh di bawah harga yang ditetapkan, kalau di atas harga ini tidak masalah,” katanya.

Selain

perda standar harga, Ia meminta Pemerintah dan DPRD juga menerbitkan Perda perlindungan hukum terhadap Petani bawang merah. Karena menurutnya separuh masyarakat Kabupaten Bima mengantungkan nasibnya melalui sektor bawang merah.

“Saya kira ini langkah yang harus dipikirkan dan harus dijawab secepatnya oleh pemerintah dan DPRD,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ir. Ahmad mengatakan pihaknya akan mengatensi pembentukan Perda tersebut. Bahkan Perda perlindungan hukum terhadap petani akan akan menjadi Perda inisiatif DPRD setempat.

“Tetap kita atensi. Tapi prosesnya pembentukan hingga penerbitannya ada ketentuan dan mekanismenya. Kami berharap untuk bersabar,” katanya.

Sedangkan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd mengatakan pihaknya tetap berupaya menstabilkan kondisi harga bawang merah yang terus anjlok tersebut. Salah satunya dengan bersurat kepada Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.

“Surat yang kami layangkan tentang permohonan agar tidak mengimpor bawang merah dari luar dan suratnya sudah direspon oleh Pusat. Bahkan menurunkan tim survei,” pungkasnya. (uki)