Jelang Akhir Tahun Anggaran Dua OPD Belum Tuntaskan Pengajuan Lelang

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Swahip

Mataram (Suara NTB) – Tahun anggaran 2018, kurang dari tiga bulan akan berakhir. Namun, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menuntaskan pengajuan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB.

Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT mengatakan, masih ada dua OPD yang belum menuntaskan pengajuan lelang ke ULP. Yakni Dinas Pariwisata (Dispar) satu paket proyek dengan pagu Rp1,5 miliar dan Dinas Perdagangan (Disdag) juga satu proyek dengan pagu Rp270 juta.

‘’Itu pengadaan barang saja, bukan proyek konstruksi,’’ kata Swahip ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, akhir pekan kemarin.

Untuk proyek dengan pagu Rp1,5 miliar yang berada di Dispar, berupa pengadaan mebel dan komputer untuk kampus Poltekpar Lombok. Swahip menjelaskan, Dispar sebenarnya sudah mengajukan dokumen lelang ke ULP. Tetapi, karena pengadaan mebel dan komputer digabung menjadi satu paket, pihaknya menyarankan agar dipecah jadi dua paket.

Yakni pengadaan mebel dan pengadaan komputer. Ia mengatakan penggabungan dua pekerjaan itu menjadi satu paket tak diperbolehkan. ‘’Sehingga kita minta itu dipecah.Mudah-mudahan di APBD Perubahan sudah selesai,’’ harapnya.

Sementara untuk satu paket proyek yang belum diajukan dokumen lelangnya oleh Disdag, Swahip tak merincikannya. Namun, ia menegaskan paket kegiatan senilai Rp270 juta itu merupakan pengadaan barang, bukan konstruksi.

Sehingga pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ia yakin kedua proyek yang belum diajukan lelang tersebut dapat tuntas sebelum tahun anggaran 2018 berakhir, Desember mendatang.

Dalam APBD murni 2018, sebanyak 146 paket proyek senilai Rp318 miliar lebih dilelang lewat ULP NTB. Dari jumlah itu sebanyak 126 paket senilai Rp280,7 miliar sudah selesai lelang, 12 paket senilai Rp15,1  miliar sedang proses lelang dan 2 paket senilai Rp9 miliar lebih masih dalam tahap verifikasi dokumen.

Selain proyek yang harus dilelang lewat ULP, sebanyak 4.017 paket proyek senilai Rp1,093 triliun yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung (PL) atau non lelang. Dari jumlah itu, sebanyak 2.576 paket senilai Rp684,250 miliar sudah SPK atau Surat Perintah Kerja. Kemudian 784 paket senilai Rp94,265 miliar sedang dalam proses dan 654 paket senilai Rp315,257 miliar belum proses.

Mengenai proyek-proyek APBD Perubahan yang akan dilelang lewat ULP, Swahip mengatakan belum kelihatan. Ia menjelaskan OPD sedang melakukan penyisiran. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa yang sumber pembiayaannya dari APBD Perubahan kebanyakan terkonsentrasi untuk recovery atau pemulihan pascabencana.

Sehingga pengadaan barang dan jasa diperbolehkan PL atau tanpa tender sesuai peraturan yang berlaku. “Pembiayaan APBD Perubahan terkonsentrasi untuk recovery bencana alam. Itu bisa PL di masing-masing OPD. Sesuai Perpres, kalau masih darurat bencana silakan di PL,” katanya. (nas)