Dugaan TPPU BUMD, Ini Tanggapan Politisi Udayana

Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Johan Rosihan

Mataram (Suara NTB) – Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Setda NTB terkait dengan munculnya dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  di salah satu BUMD di NTB yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi ( Kejati) NTB.

Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Johan Rosihan mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait dengan kasus tersebut mengingat Kejati belum merincikan BUMD  mana yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang itu.

‘’Namun kita akan segera melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian selaku ‘bapak’ dari BUMD. Segera pokoknya hari Senin atau Selasa ini,’’ kata Johan.

Ia mengatakan, dirinya baru mengetahui kasus pencucian uang tersebut. Jika BUMD yang dimaksud adalah PT. DMB, maka momentumnya pas pada saat pembubaran perusahaan ini. Di mana salah satu syarat pembubaran Perusda ini adalah harus adanya audit dari akuntan public.

“Nah sekalian saja dikerjakan, namun kita belum tahu. Bisa saja di DMB, Bank NTB atau BUMD yang lain,’’ katanya.

Sebagaimana diberitakan Suara NTB sebelumnya,  dugaan TPPU masuk meja penyidikan Pidsus Kejati NTB. Indikasi pencucian uang mencapai Rp6,2 miliar terjadi di salah satu BUMD Provinsi NTB.

Dugaan pencucian uang itu diusut berdasarkan laporan transaksi yang direkam Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tahun 2018. Berdasarkan laporan PPATK, tercatat ada lima kali transaksi bertahap sehingga terakumulasi pencairan senilai Rp6,2 miliar diberikan ke pihak swasta.

‘’Laporan PPATK sudah kita dapatkan. Sekarang kami sedang usut dugaan TPPU -nya,’’ tegas Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH kepada Suara NTB   Kamis, 4 Oktober 2018 lalu.

Aspidsus belum bersedia menyebut BUMD yang diduga melakukan TPPU tersebut. Termasuk siapa-siapa saja yang terindikasi tersangkut dugaan TPPU tersebut.

Secara rinci disebutkan nilai transaksi yang terekam PPATK. Tahap pertama pencairan Rp3 miliar, tahap ke dua Rp1 miliar, tahap ke tiga Rp1,5 milar, tahap ke empat dank e lima masing-masing Rp200 juta dan  Rp500 juta.

Uang itu kata Aspidsus, dicairkan melalui BUMD. Kemudian digunakan untuk kegiatan yang diduga fiktif. Sebab ditemukan dalam proses penyelidikan, dana Rp6,2 miliar seolah-olah dicairkan untuk kegiatan proyek. Namun diduga kegiatannya (proyek) fiktif.

Kasus ini menurut Aspidsus masih dalam tahap penyelidikan. Kejaksaan katanya, akan menelusuri aliran uang  itu. Apakah digunakan untuk pembelian barang atau transfer ke pihak-pihak lain.

Menurut Aspidsus, pihak Kejaksaan sudah bisa melacak aset dan arah transfer dana yang dilakukan oknum tersebut.  Penyelidikan yang dilakukan, tidak hanya pada pejabat BUMD dan pihak swasta saja. Namun akan berkembang ke pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan penggunaan uang itu. Dicontohkan Aspidsus, ketika uang itu ditransfer ke pihak swasta kemudian diteruskan ke pihak lain. Ini akan terus dikejar hingga Kejaksaan menemukan objek barang diduga hasil TPPU.

Menurut Aspidsus, kasus ini tergolong lebih mudah pembuktiannya,  sebab  Kejaksaan menggunakan data PPATK yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam waktu dekat, Aspidsus yakin kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. (ris)